DPRD DKI Tak Menyangka RAPBD 2014 sampai Rp 70 Triliun

"Molor sampai Januari itu tidak terlau pengaruh. Untuk belanja tidak langsung (gaji pegawai) itu sudah ada aturannya walau belum diketuk tetap bisa dilaksanakan sesuai waktu," kata Ferrial di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (30/12/2013).

Politisi Partai Demokrat itu menyangkal kalau molornya pengesahan APBD DKI 2014 sebagai bukti koordinasi yang tidak baik antara pihak legislatif dan eksekutif. Menurutnya, DPRD DKI tidak menyangka melihat lonjakan tajam di Rancangan APBD 2014, yang mencapai Rp 70 triliun.

Awalnya, nilai Rancangan APBD yang diajukan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran (KUAPPAS) adalah sebesar Rp 67,7 triliun. Setelah Pemprov DKI mengajukan penambahan Rp 2 triliun, nilai anggaran bertambah menjadi Rp 69,7 triliun. Penambahan itu untuk anggaran penambahan bus oleh Dinas Perhubungan DKI dan pembebasan lahan waduk oleh Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta.

Banyaknya nomenklatur (rincian anggaran) yang mencapai 30.000 mata anggaran dengan penambahan nilai yang tidak sedikit itulah yang menyebabkan legislatif harus bekerja ekstra mengesahkan APBD DKI 2014.

"Misalnya, ada beberapa kegiatan pembangunan yang biasanya di Dinas Kesehatan lebih besar daripada Dinas Pekerjaan Umum, tapi sekarang kegiatan pembangunan di Dinkes hampir sama dengan pembangunan di Dinas PU. Ini menunjukkan ada lonjakan besar pada pembangunan infrastruktur," kata Ferrial.

Meski berjanji akan terus membahas pengesahan APBD, Ferrial mengatakan tidak ingin mengesahkan APBD secara terburu-buru. Ia mengharapkan semua proses pembahasan selesai dengan baik meski terlambat. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah timbulnya dana-dana siluman.

Jika pengisian rekening RAPBD sudah beres diselesaikan pihak eksekutif, DPRD DKI Jakarta berjanji akan segera mengesahkannya. Rencananya, pengesahan Rancangan APBD DKI 2014 akan dilaksanakan pada minggu kedua Januari. Target pertama pengesahan APBD DKI 2014 pada 30 November 2013, kemudian molor menjadi 27 Desember 2013 dan lagi-lagi mundur dari target.

"Banggar DPRD minta waktu sepuluh hari untuk membahas. Kira-kira minggu kedua Januari akan disahkan, jangan sampai ketok palu tapi masih ada masalah," ujar Ferrial.