Jokowi: JKN Bisa Digunakan dari Jakarta hingga Merauke

Penggunaan KJS selama ini hanya terbatas untuk warga ber-KTP DKI saja. KJS juga hanya bisa digunakan di puskesmas, rumah sakit daerah dan swasta di Jakarta. Sementara itu, dengan sistem JKN warga Jakarta dapat mempergunakan kartu jaminan kesehatan tersebut di daerah luar Jakarta.

"Agar nantinya kartu yang ada bisa digunakan dari Sabang sampai Merauke. Inilah yang disebut gotong-royong (pemerintah pusat dengan daerah)," kata Jokowi, saat menghadiri pencanangan JKN di RSUP Fatmawati, Jakarta Selatan, Rabu (1/1/2014).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penerima JKN berjumlah 3,5 juta jiwa. Adapun rinciannya 1,2 juta warga miskin dan 2,3 juta warga rentan miskin. Agar pembiayaan tidak tumpang tindih antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat, maka biayanya ditanggung bersama.

Jokowi menjelaskan, warga rentan miskin itu akan ditanggung oleh APBD DKI Jakarta, sementara sisanya akan ditanggung dengan APBN. "Data kita memang seperti itu. Kalau menurut data, warga miskin sebanyak 1,2 juta orang, tapi di lapangan ternyata ada 3,5 juta jiwa yang miskin," ujar Jokowi.

JKN merupakan program jaminan kesehatan yang akan diterapkan secara nasional dan ditangani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang sebelumnya merupakan PT Askes. BPJS Kesehatan merupakan implementasi sistem jaminan sosial nasional (SJSN), yakni tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial yang bertujuan menjamin seluruh rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak.

Keberadaan SJSN diharapkan akan melindungi masyarakat dari risiko ekonomi ketika sakit, kecelakaan kerja, hari tua dan pensiun, serta kematian. Untuk menjalankan program nasional itu, Pemprov DKI Jakarta juga telah bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). FKUI akan mengawasi dan mengontrol para petugas puskesmas dalam penerapan JKN.