"Penyerapan kurang lebih 90 persen. Mungkin perkiraan saya, antara 88-92 persen," kata Jokowi, di RSUP Pertamina, Jakarta, Rabu (1/1/2014).
Jokowi mengatakan, tak sedikit SKPD yang hampir memenuhi targetnya, bahkan hingga mencapai 97 persen. Ia mencontohkan beberapa SKPD yang berhasil menyerap anggaran penuh adalah Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
Sekedar informasi, alokasi anggaran pendidikan di APBD DKI 2013, mencapai Rp 11,5 triliun. Hampir Rp 6,4 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai berupa gaji tunjangan kinerja daerah, tunjangan profesi, hibah guru bantu, sampai tunjangan tambahan, guru yang berada dibawah Kementerian Agama.
Kemudian, anggaran sebesar Rp 3 triliun digunakan untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SD, SMP, SMA, dan SMK. Sementara alokasi anggaran untuk Kartu Jakarta Pintar, sebesar Rp 804 miliar.
Selanjutnya, sebesar Rp 1,5 triliun dialokasikan untuk belanja langsung, seperti peningkatan kompetensi guru, kegiatan-kegiatan pembinaan kesiswaan, sarana dan prasana, pendanaan sekolah luar biasa dan biaya operasional Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Anggaran yang dialokasikan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta pun sebagian besar untuk Kartu Jakarta Sehat (KJS) Rp 1,5 triliun.
Namun, tak sedikit juga SKPD yang sudah menyerah hanya mampu menyerap anggaran hingga batas 70 persen. Jokowi mengaku tidak hafal, SKPD yang tak mampu menyerap anggaran secara maksimal tersebut.
Kebanyakan, SKPD itu merupakan SKPD yang bersifat teknis, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI, dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.