Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PU: Tugas Jokowi Sudah Banyak, Jangan Ambil Wewenang Pusat

Kompas.com - 15/01/2014, 18:47 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebaiknya tidak memperbaiki jalan yang menjadi wewenang pemerintah pusat. Hal ini dikatakan Djoko saat menjawab pertanyaan wartawan tentang langkah Jokowi yang ingin memperbaiki Jalan TB Simatupang yang rusak akibat banjir.

"Wong ngurusin jalan provinsi aja banyak kok. Tugasnya sudah banyak, jangan ngambil-ngambil (wewenang) pusat," ujar Djoko saat jumpa pers di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (15/1/2014).

Menurut Djoko, setiap jalan di Indonesia sudah memiliki wewenang masing-masing. Jalan nasional, kata Djoko, merupakan wewenang pemerintah pusat, begitu pula dengan jalan provinsi.

Jalan TB Simatupang, kata dia, adalah jalan nasional. Dengan demikian, perbaikan Jalan TB Simatupang menjadi kewajiban pusat. Ia mengaku sudah memerintahkan Direktorat Jenderal Bina Marga untuk memperbaiki jalan yang rusak itu.

KOMPAS.COM/Sandro Gatra Banjir di TB Simatupang


"Saya tidak yakin, Pak Jokowi akan melakukan itu (memperbaikinya)," ucapnya.

Terkait dengan rusaknya Jalan TB Simatupang, Djoko mengatakan, konstruksi jembatan itu sebenarnya sangat kuat karena sudah dihitung dengan baik. Ia mengatakan, penyebab rusaknya jalan adalah derasnya aliran air dari hulu ke hilir yang membanjiri jalan.

"Dari utara itu kan alirannya berkelok-kelok, terus menghantam jalan," kilahnya.

Sebelumnya, Jokowi berencana memperbaiki Jalan TB Simatupang yang rusak meski merupakan wewenang pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PU. Ia juga telah mengomunikasikannya dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Manggas Rudy Siahaan untuk meninggikan jalan tersebut.

Jalan TB Simatupang merupakan akses penting bagi warga di kawasan Bekasi dan Jakarta Timur yang hendak menuju Jakarta Selatan. Jalan tersebut kerap macet akibat padatnya arus kendaraan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TikToker Galihloss Terseret Kasus Penistaan Agama, Ketua RW: Orangtuanya Lapor Anaknya Ditangkap

TikToker Galihloss Terseret Kasus Penistaan Agama, Ketua RW: Orangtuanya Lapor Anaknya Ditangkap

Megapolitan
Warga Rusun Muara Baru Antusias Tunggu Kedatangan Gibran Usai Penetapan KPU

Warga Rusun Muara Baru Antusias Tunggu Kedatangan Gibran Usai Penetapan KPU

Megapolitan
Pembatasan Kendaraan Dianggap Bisa Kurangi Macet Jakarta, Asalkan Transportasi Publik Baik

Pembatasan Kendaraan Dianggap Bisa Kurangi Macet Jakarta, Asalkan Transportasi Publik Baik

Megapolitan
Buang Pepaya karena Sepi Pembeli, Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Rugi Besar

Buang Pepaya karena Sepi Pembeli, Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Rugi Besar

Megapolitan
Gara-gara Sakit Hati, Seorang Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Gara-gara Sakit Hati, Seorang Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Megapolitan
Harga Pepaya di Pasar Induk Kramatjati Anjlok, Pedagang: Tombok Terus

Harga Pepaya di Pasar Induk Kramatjati Anjlok, Pedagang: Tombok Terus

Megapolitan
Pilkada Kota Bogor 2024, Golkar Prioritaskan Koalisi dengan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Pilkada Kota Bogor 2024, Golkar Prioritaskan Koalisi dengan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Megapolitan
Amankan Penetapan Presiden-Wakil Presiden 2024, Polda Metro Kerahkan 4.051 Personel Gabungan

Amankan Penetapan Presiden-Wakil Presiden 2024, Polda Metro Kerahkan 4.051 Personel Gabungan

Megapolitan
Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya karena Pembeli Belum Balik ke Jakarta

Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya karena Pembeli Belum Balik ke Jakarta

Megapolitan
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Megapolitan
Politisi PAN dan Golkar Bogor Bertemu, Persiapkan Koalisi untuk Pilkada 2024

Politisi PAN dan Golkar Bogor Bertemu, Persiapkan Koalisi untuk Pilkada 2024

Megapolitan
Nasib Tiktoker Galihloss Pelesetkan Kalimat Taawuz Berujung Terseret Kasus Penistaan Agama

Nasib Tiktoker Galihloss Pelesetkan Kalimat Taawuz Berujung Terseret Kasus Penistaan Agama

Megapolitan
Teganya Agusmita yang Tinggalkan Kekasihnya Saat Sedang Aborsi di Kelapa Gading, Akhirnya Tewas karena Pendarahan

Teganya Agusmita yang Tinggalkan Kekasihnya Saat Sedang Aborsi di Kelapa Gading, Akhirnya Tewas karena Pendarahan

Megapolitan
Antisipasi Demo saat Penetapan Prabowo-Gibran di KPU, Warga Diimbau Cari Jalan Alternatif

Antisipasi Demo saat Penetapan Prabowo-Gibran di KPU, Warga Diimbau Cari Jalan Alternatif

Megapolitan
Pendapatan Meningkat 13 Persen, PT KCI Raup Rp 88 Miliar Selama Periode Lebaran 2024

Pendapatan Meningkat 13 Persen, PT KCI Raup Rp 88 Miliar Selama Periode Lebaran 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com