JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membantah keterlambatan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2014 terjadi karena pemerintah tengah fokus menangani masalah banjir. Ia berpendapat bahwa keterlambatan itu terjadi karena adanya tarik-menarik kepentingan dalam DPRD DKI Jakarta.
"Biasalah, ini namanya dinamika politik di Dewan," ujar Jokowi ke wartawan di Balaikota Jakarta, Kamis (16/1/2014). Ia enggan menyebutkan dinamika politik yang dimaksudnya.
Sebelumnya, anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan, Prasetyo Edi Marsudi, mengatakan bahwa molornya pengesahan APBD tahun ini disebabkan pemerintah masih fokus menangani masalah banjir yang terjadi awal pekan ini. "Ya kan ada hujan, banjir, ada pelantikan wali kota. Pak Gubernur dan Pak Wagub, semua pikirannya lagi ke situ," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/12014).
Menanggapi hal tersebut, Jokowi mengatakan tidak benar hal itu memengaruhi pengesahan anggaran. "Ndak, wong dimasukkan Oktober. Maunya kan bulan Desember sudah disahkan. Desember lalu sudah banjir belum?" ujar Jokowi.
Jokowi belum mendapatkan kepastian soal kapan waktu pengesahan RAPBD 2014 oleh anggota DPRD. Ia akan menunggu dan tetap melaksanakan sisa pembangunan tahun 2013. "Ya, terlambat semua program-programnya. Sudah melompat ke 2014, ya sudah, mau gimana. Hak budgeting kan memang ada di Dewan," kata Jokowi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.