Boy mengakui pengesahan RAPBD 2014 melampaui targetnya. Namun, dia menolak disalahkan atas keterlambatan pengesahan. Pasalnya, keterlambatan itu diakibatkan adanya penambahan nilai anggaran oleh sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dari yang semula Rp 59 triliun bertambah menjadi Rp 72 triliun.
Jumat (17/1/2014) lalu, sejumlah perubahan mata anggaran tersebut telah sampai ke sejumlah komisi di DPRD DKI Jakarta. Senin ini, RAPBD tersebut akan dibahas di komisi-komisi DPRD sehingga Selasa besok langsung akan disahkan bersama gubernur.
Politisi PDI Perjuangan tersebut menampik bahwa fraksinya di DPRD tidak berguna dalam hal memuluskan program gubernur yang berasal dari partai yang sama. Menurutnya, keterlambatan bukan lantaran adanya tarik-menarik kepentingan antarfraksi, melainkan lantaran adanya prosedur penambahan anggaran yang dijelaskan.
"Kita ini di DPRD bukan saling melawan (antarfraksi) ya. Semua memang harus melalui prosedur. PDI-P dukung, semua fraksi juga dukung, hanya memang prosedurnya harus begitu," lanjut Boy.
Sebelumnya, Jokowi telah melakukan pendekatan dengan menyelenggarakan jamuan makan siang di kediaman dinas Gubernur pada November silam. Melihat suasana eksekutif dan legislatif yang cair dan akrab, Jokowi-Basuki optimistis bahwa pengesahan APBD tepat waktu, yakni 30 November 2013.
Namun, DPRD kembali memastikan kalau pengesahan APBD 2014 mundur menjadi 27 Desember 2013 dan mundur kembali menjadi pekan kedua Januari 2014. Molornya pengesahan APBD itu membuat Jokowi dan Basuki khawatir jika program-program yang telah diajukan dalam RAPBD tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana.