Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiga Kepala Dinas Diterpa "Masalah" Dirotasi Jadi Tim Gubernur Jokowi

Kompas.com - 12/02/2014, 15:52 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Tiga kepala dinas di DKI Jakarta, yakni Udar Pristono (Kepala Dinas Perhubungan DKI), Taufik Yudi Mulyanto (Kepala Dinas Pendidikan DKI), dan Unu Nurdin (Kepala Dinas Kebersihan DKI), belakangan ini menjadi sorotan terkait kinerjanya. Ketiganya terkena rotasi yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Ketiga kepala dinas ini hanya sebagian dari pejabat eselon II yang terkena rotasi. Ketiganya dilantik Jokowi menjadi Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUP2), bersama dengan empat orang lainnya.

"Saya kukuhkan dan saya percaya kepada saudara agar dapat melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan," kata Jokowi, saat melantik tim TGUP2, di Balai Agung, Balaikota Jakarta, Rabu (12/2/2014).

Empat anggota tim lainnya adalah Kepala Dinas Sosial DKI Kian Kelana, Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian DKI Ipih Ruyani, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DKI Sugiyanta, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Zainal Musappa. Pelantikan ketujuh anggota TGUP2 ini berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 201 Tahun 2014.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta I Made Karmayoga mengatakan, jabatan di TGUP2 bukanlah akhir dari segalanya. Nantinya, di tim ini akan ada posisi sebagai ketua, wakil ketua, dan sisanya menjadi anggota.

Seharusnya ada sembilan pejabat yang mengisi tim ini. Namun, hari ini, baru sebanyak tujuh pejabat yang dilantik.

Dalam tim ini, kinerja pejabat akan lebih terlihat kinerja dan integritasnya. Sehingga, ia tidak memungkiri para pejabat yang menjadi anggota TGUP2 dipromosikan kembali dalam sebuah jabatan strategis. Bahkan, tim ini akan lebih dekat dengan Gubernur. Mereka akan langsung melaporkan pengawasan terhadap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

"Walaupun tim ini non-eselon, tapi punya pertanggungjawaban langsung ke Gubernur, baik yang bersifat saran, masukan, korektor, evaluasi SKPD," kata Made.

Sekadar informasi, Taufik Yudi Mulyanto pernah menjadi "bulan-bulanan" akibat permasalahan lelang jabatan kepala sekolah. Sementara itu, Unu Nurdin juga menjadi sorotan akibat permasalahan pengadaan truk sampah, dan Udar Pristono menjadi sorotan akibat permasalahan komponen bus transjakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) yang berkarat dan rusak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang 'Pelanggannya' di Kali Bekasi

Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang "Pelanggannya" di Kali Bekasi

Megapolitan
Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Megapolitan
Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Megapolitan
Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Megapolitan
Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Megapolitan
Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Megapolitan
Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Megapolitan
Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Megapolitan
Disdukcapil DKI Bakal Pakai 'SMS Blast' untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Disdukcapil DKI Bakal Pakai "SMS Blast" untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Megapolitan
Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com