Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berharap Monorel Tak "Mati Suri" Lagi...

Kompas.com - 19/02/2014, 08:12 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Proyek monorel Jakarta tidak semulus yang diharapkan warga Jakarta. Setelah bangun dari mati surinya selama tujuh tahun, proyek itu seperti akan tertidur lagi.

Saat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meresmikan groudbreaking kelanjutan proyek monorel pada 16 Oktober 2013, dia berharap monorel akan menjadi lifestyle moda transportasi di Jakarta. Namun, boro-boro menjadi lifestyle, kelanjutan proyeknya saja masih tanda tanya.

Jokowi mengakui, memang ada hambatan pada proyek monorel. Hambatan itu terletak pada perjanjian kerja sama (PKS). Ada tiga syarat yang belum dipenuhi oleh PT Jakarta Monorail (JM), dan hal itulah yang menyebabkannya belum menandatangani dokumen proyek tersebut. Tiga syarat itu meliputi financial closing, kajian teknis, dan aspek legal.

"Sampai sekarang PKS-nya itu belum saya tanda tangani. Kenapa belum ditandatangani? Karena kita minta syaratnya itu ketat banget. Ada tiga syarat. Kalau itu sudah diberikan, pasti akan saya tanda tangani," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Senin (17/2/2014).

Jokowi menolak adanya anggapan bahwa proyek monorel mengalami kegagalan. Menurutnya, meski ada beberapa syarat  yang belum dipenuhi PT JM, perusahaan yang dimiliki oleh Hortus Holdings Limited tersebut telah melakukan beberapa hal, meliputi pembuatan rancangan stasiun dan studi kelayakan tanah. Ia yakin PT JM dapat menyelesaikan proyek yang terhenti sejak 2007 tersebut dengan tepat waktu.

Menurut rencana, akan ada dua rute yang dilayani monorel Jakarta. Yang pertama jalur hijau (Kuningan-Gatot Subroto-SCBD-Senayan-Pejompongan-kembali ke Kuningan), yang ditargetkan akan beroperasi pada 2016. Jalur kedua ialah jalur biru (Mal Taman Anggrek-Tomang-Cideng-Tanah Abang-Karet-Mal Ambassador-Tebet-Kampung Melayu), yang ditargetkan akan beroperasi pada 2017.

"Kurang dokumen kok (dibilang) gagal. Dokumennya belum sampai ke saya. Gagal... gagal, nyatanya dokumen belum sampai ke saya gimana," ujar Jokowi, kemarin.

Berbeda dengan Jokowi, Basuki mengungkapkan kekecewaan terhadap PT JM. Secara blak-blakan, ia mengancam akan mencabut izin proyek pembangunan monorel dari perusahaan itu. Ia menduga, mandeknya pengerjaan monorel disebabkan PT JM tidak memiliki dana cukup untuk membangunnya.

"Bappeda sudah buat surat. Kalau dia enggak mampu untuk itu dilanjutkan, kita cabut. Kita batalin," ujarnya. 

Basuki pun menyayangkan rangkaian acara seremonial bernilai miliaran rupiah yang dilakukan oleh PT JM pada Oktober tahun lalu. Menurutnya, "uang hura-hura" itu sebetulnya bisa dialihkan untuk membayar utang tiang kepada PT Adhi Karya sebesar Rp 193,662 miliar.

Rangkaian acara seremonial yang dilaksanakan PT JM diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Pameran prototipe monorel di Monas pada Juni-Juli 2013, misalnya, menghabiskan Rp 50 miliar. Ada pula lomba pemberian nama dan logo monorel, peresmian nama dan peluncuran logo monorel di Hotel Mulia dengan bintang tamu Titi DJ, serta groundbreaking di depan Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta Selatan.

"Pak Gubernur mau hadir dalam peresmian. Kalau saya enggak akan suka acara seremonial semacam itu karena itu cuma tipu-menipu, kita jadi kelihatan konyol," kata Basuki.

"Harusnya uang hura-hura mereka buat bayar utang ke Adhi Karya. Jangan sampai nanti DKI yang rugi kalau monorel mangkrak lagi," lanjutnya.

Sementara itu, Komisaris Utama PT JM Edward Soerjadjaja menyatakan bahwa proyek pembangunan monorel di Jakarta tidak akan mundur dari jadwal yang sudah direncanakan. Ia membantah ada masalah pendanaan yang menyebabkan proyek tersebut terkesan tidak berjalan.

Ia mengaku heran dan tidak mengetahui tentang adanya permasalahan kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut Edward, sejauh ini perusahaannya menjalin komunikasi intens dengan Pemprov DKI tentang perkembangan proyek monorel tersebut.

Edward memastikan bahwa secara teknis tidak ada yang menghambat pembangunan fisik monorel. Dengan demikian, proyek itu berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan.

"Komitmennya tidak sedikit pun berubah. Lihat saja, sampai hari ini tidak ada kelambatan apa pun. Tidak mungkin mundur karena kami diminta jaminannya, kecuali ada yang menginginkannya mundur," katanya.

Mengenai kewajiban PT JM membayar utang pembangunan tiang monorel kepada PT Adhi Karya, Edward membantah anggapan bahwa perusahaannya mengalami masalah keuangan sehingga belum dapat membayar utang tersebut. Edward menyatakan bahwa pembayaran itu hanya terkendala oleh masalah teknis.

"Bukan dikarenakan kami tidak ada uang untuk bayar, bukan karena mereka minta harus dibayar sekarang. Itu semua masalah teknis. Saya kira ada hal-hal yang lebih dalam yang manajemen kami bisa menjelaskan," jelasnya.

Harapannya, semoga monorel tetap dilanjutkan pembangunannya sehingga warga Jakarta benar-benar bisa merasakan moda transportasi yang diharapkan Jokowi menjadi lifestyle di Ibu Kota.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Masuk Bursa Cagub DKI dari PKS, Khoirudin: Saya Kawal dari Dewan Saja...

Masuk Bursa Cagub DKI dari PKS, Khoirudin: Saya Kawal dari Dewan Saja...

Megapolitan
Maju di Pilwalkot Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Daftar Lewat Gerindra

Maju di Pilwalkot Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Daftar Lewat Gerindra

Megapolitan
Pendapatan Ojek Sampan Tak Cukupi Biaya Hidup, Bakar Terpaksa Berutang Untuk Makan

Pendapatan Ojek Sampan Tak Cukupi Biaya Hidup, Bakar Terpaksa Berutang Untuk Makan

Megapolitan
Pascalebaran, Harga Bawang Merah di Pasar Perumnas Klender Tembus Rp 80.000 per Kilogram

Pascalebaran, Harga Bawang Merah di Pasar Perumnas Klender Tembus Rp 80.000 per Kilogram

Megapolitan
Jadwal Pra PPDB SD dan SMP Kota Tangerang 2024 dan Cara Daftarnya

Jadwal Pra PPDB SD dan SMP Kota Tangerang 2024 dan Cara Daftarnya

Megapolitan
BPBD DKI: Banjir yang Rendam Jakarta sejak Kamis Pagi Sudah Surut

BPBD DKI: Banjir yang Rendam Jakarta sejak Kamis Pagi Sudah Surut

Megapolitan
Maju Mundur Kenaikan Tarif Transjakarta, Wacana Harga Tiket yang Tak Lagi Rp 3.500

Maju Mundur Kenaikan Tarif Transjakarta, Wacana Harga Tiket yang Tak Lagi Rp 3.500

Megapolitan
Mengapa Penjaga Warung Madura Selalu 'Video Call' Setiap Hari?

Mengapa Penjaga Warung Madura Selalu "Video Call" Setiap Hari?

Megapolitan
Gara-gara Masalah Asmara, Remaja di Koja Dianiaya Mantan Sang Pacar

Gara-gara Masalah Asmara, Remaja di Koja Dianiaya Mantan Sang Pacar

Megapolitan
Pendatang Usai Lebaran Berkurang, Magnet Jakarta Kini Tak Sekuat Dulu

Pendatang Usai Lebaran Berkurang, Magnet Jakarta Kini Tak Sekuat Dulu

Megapolitan
Pendaftaran Cagub Independen Jakarta Dibuka 5 Mei 2024, Syaratnya 618.750 KTP Pendukung

Pendaftaran Cagub Independen Jakarta Dibuka 5 Mei 2024, Syaratnya 618.750 KTP Pendukung

Megapolitan
Polisi Tilang 8.725 Pelanggar Ganjil Genap di Tol Jakarta-Cikampek Selama Arus Mudik dan Balik

Polisi Tilang 8.725 Pelanggar Ganjil Genap di Tol Jakarta-Cikampek Selama Arus Mudik dan Balik

Megapolitan
Belajar dari Pemilu 2024, KPU DKI Mitigasi TPS Kebanjiran Saat Pilkada

Belajar dari Pemilu 2024, KPU DKI Mitigasi TPS Kebanjiran Saat Pilkada

Megapolitan
Kisah Bakar dan Sampan Kesayangannya, Menjalani Masa Tua di Perairan Pelabuhan Sunda Kelapa

Kisah Bakar dan Sampan Kesayangannya, Menjalani Masa Tua di Perairan Pelabuhan Sunda Kelapa

Megapolitan
Bandara Soekarno-Hatta Jadi Bandara Tersibuk Se-Asia Tenggara Selama Periode Mudik Lebaran

Bandara Soekarno-Hatta Jadi Bandara Tersibuk Se-Asia Tenggara Selama Periode Mudik Lebaran

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com