Pilihan Jokowi, Kendaraan Pribadi atau Kurangi Macet?

"Jokowi tidak bisa membatalkan proyek itu karena itu kuasanya pusat. Jokowi hanya bisa menunda. Itu juga tergantung dia," ujar Nirwono saat dihubungi Kompas.com, Rabu (20/2/2014).

Nirwono menjelaskan bahwa proyek itu telah masuk ke dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pembahasan Perda itu sudah ada sejak tahun 2005 hingga 2010, sebelum Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memimpin Jakarta.

Oleh sebab itu, Nirwono yakin penundaan pembangunan proyek yang diperkirakan menelan dana Rp 42 miliar itu merupakan langkah strategis untuk menghindari konfrontasi birokrasi antara Pemprov DKI dengan dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Menurutnya, penundaan pembangunan proyek itu sangatlah penting. Sebab, pendapat banyak ahli di bidang transportasi, pembangunan jalan sama saja mengakomodasi kendaraan pribadi sehingga sama sekali tidak menyelesaikan kemacetan di Jakarta.

"Ini jelas bertentangan dengan semangat pemda untuk bangun transportasi massal. Daripada buang uang untuk bangun jalan tol, kenapa enggak pemerintah pusat dan pemda kerja sama saja bangun transportasi massal, jauh lebih efektif," kata Nirwono.

Nirwana berharap Jokowi mengkaji ulang pemberian izin proyek tersebut. Keputusan Jokowi, lanjut Nirwono, bakal menyiratkan keberpihakannya terhadap kebijakan mengurangi kemacetan.

Sebelumnya diberitakan, proyek enam ruas jalan tol direncanakan dimulai pertengahan 2014. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menetapkan PT Jakarta Toll Road Development (JTD) sebagai pemenang proyek itu. Enam tol yang dimaksud ialah Kampung Melayu-Kemayoran (6,6 km), Semanan-Sunter (melalui Rawabuaya) (22,8 km), Kampung Melayu-Duri Pulo (melalui Tomang) (11,4 km), Sunter-Pulogebang (melalui Kelapa Gading) (10,8 km), Ulujami-Tanah Abang (8,3 km), dan Pasar Minggu-Casablanca (9,5 km). Pada awal kepemimpinannya, Jokowi sempat menolak proyek itu dan lebih berkomitmen memperbanyak transportasi massal. Namun, belakangan, Jokowi menyetujui izin pembangunan itu.