Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki: Biasa Urus Alat Berat Kok Bisa Menang Tender Bus?

Kompas.com - 26/02/2014, 17:51 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan perusahaan yang memenangkan tender pengadaan bus transjakarta dan bus kota terintegrasi bus transjakarta (BKTB). Ia menduga, ada kesalahan prosedur dalam proses lelang sehingga perusahaan yang memenangkan tender tak sesuai dengan standar.  

Sejumlah perusahaan vendor atau penyedia yang menang tender, menurut Basuki, hanya memiliki pengalaman di bidang pengadaan alat berat, alat bangunan, maupun alat angkut. 

"(Perusahaan) yang menang tender enggak pernah ngurus soal bus. Masa biasa menyediakan alat berat kok bisa menang tender bus," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Rabu (26/2/2014).

Seharusnya, lanjut Basuki, perusahaan pemenang tender adalah perusahaan yang berpengalaman dalam pengadaan bus. Basuki mengatakan, salah satu perusahaan pemenang tender, yaitu PT Putriasi Utama Sari, sebelumnya tidak pernah terlibat dalam pengadaan bus. Selain itu, ia menduga ada ketidaksesuaian dalam proses tender pengadaan bus. 


Dalam pengadaan bus sedang, Dinas Perhubungan DKI Jakarta justru memasukkannya ke tender konstruksi. Dishub DKI berdalih ada proses perakitan badan bus. Padahal, kata Basuki, seharusnya pengadaan bus masuk dalam tender barang dan jasa. Tender konstruksi umumnya dilaksanakan untuk kegiatan konstruksi, seperti pembangunan gedung.

"Dia (Dishub) pakai surat izin usaha perdagangan (SIUP). Logikanya, kalau pengadaan surat izin usaha jasa konstruksi (SIUJK) sebagai konstruksi. Tapi, SIUJK itu bukan untuk konstruksi mobil," kata Basuki.

Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal DKI harus menelusuri lebih dalam terkait kesalahan kesalahan prosedur ini. Pemprov DKI menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pelaporan hasil pemeriksaan proyek tersebut ke BPK telah sesuai dengan prosedur karena sudah terjadi pembayaran meski belum dilunasi. Sebelum membawa persoalan ini ke penegak hukum, kata Basuki, ada tahapan-tahapan audit yang bisa dilakukan instansi pemerintah.

"Saya enggak berani menghakimi ini benar apa enggak. Tahun ini memang harus ada PNS yang dipecat, biar orang takut," ujarnya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal 'Fogging' buat Atasi DBD di Jakarta

Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal "Fogging" buat Atasi DBD di Jakarta

Megapolitan
April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

Megapolitan
“Curi Start” Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura Pakai Foto Editan

“Curi Start” Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura Pakai Foto Editan

Megapolitan
Stok Darah Bulan Ini Menipis, PMI Jakbar Minta Masyarakat Berdonasi untuk Antisipasi DBD

Stok Darah Bulan Ini Menipis, PMI Jakbar Minta Masyarakat Berdonasi untuk Antisipasi DBD

Megapolitan
Trauma, Pelajar yang Lihat Pria Pamer Alat Vital di Jalan Yos Sudarso Tak Berani Pulang Sendiri

Trauma, Pelajar yang Lihat Pria Pamer Alat Vital di Jalan Yos Sudarso Tak Berani Pulang Sendiri

Megapolitan
Seorang Pria Pamer Alat Vital di Depan Pelajar yang Tunggu Bus di Jakut

Seorang Pria Pamer Alat Vital di Depan Pelajar yang Tunggu Bus di Jakut

Megapolitan
Nasib Tragis Bocah 7 Tahun di Tangerang, Dibunuh Tante Sendiri karena Dendam Masalah Uang

Nasib Tragis Bocah 7 Tahun di Tangerang, Dibunuh Tante Sendiri karena Dendam Masalah Uang

Megapolitan
Resmi, Imam Budi Hartono Bakal Diusung PKS Jadi Calon Wali Kota Depok

Resmi, Imam Budi Hartono Bakal Diusung PKS Jadi Calon Wali Kota Depok

Megapolitan
Menguatnya Sinyal Koalisi di Pilkada Bogor 2024..

Menguatnya Sinyal Koalisi di Pilkada Bogor 2024..

Megapolitan
Berkoalisi dengan Gerindra di Pilkada Bogor, PKB: Ini Cinta Lama Bersemi Kembali

Berkoalisi dengan Gerindra di Pilkada Bogor, PKB: Ini Cinta Lama Bersemi Kembali

Megapolitan
Pedagang Maju Mundur Jual Foto Prabowo-Gibran, Ada yang Curi 'Start' dan Ragu-ragu

Pedagang Maju Mundur Jual Foto Prabowo-Gibran, Ada yang Curi "Start" dan Ragu-ragu

Megapolitan
Pagi Ini, Lima RT di Jakarta Terendam Banjir akibat Hujan dan Luapan Kali

Pagi Ini, Lima RT di Jakarta Terendam Banjir akibat Hujan dan Luapan Kali

Megapolitan
Cek Psikologi Korban Pencabulan Ayah Tiri, Polisi Gandeng UPTP3A

Cek Psikologi Korban Pencabulan Ayah Tiri, Polisi Gandeng UPTP3A

Megapolitan
Hampir Lukai Warga dan Kakaknya, ODGJ di Cengkareng Dievakuasi Dinsos

Hampir Lukai Warga dan Kakaknya, ODGJ di Cengkareng Dievakuasi Dinsos

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com