Jadi Jurkam PDI-P, Jokowi Dinilai Tak Bijak

"Jadi, harus ada wisdom dari Jokowi. Pilih partai atau warga? Di sini bisa terlihat etika politik seperti apa yang diambil Jokowi. Kalau mau, ya ambil cuti untuk kampanye," kata Yayat saat dihubungi, Senin (3/3/2014).

Selain itu, Yayat juga menyayangkan keputusan partai politik Jokowi, PDI-Perjuangan (PDI-P), yang dinilainya terlalu mengeksploitasi pria asal Solo itu. Menurutnya, tidak seharusnya Jokowi dimanfaatkan untuk kepentingan partai.

"Sebaiknya, seorang gubernur itu jangan diotak-atik urusan partai, lebih baik pemimpin itu urusin warganya," tukasnya.

Seperti diberitakan, Jokowi telah menegaskan bahwa tugas utamanya sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak akan terganggu selama ia menjadi jurkam PDI-P. Pasalnya, ia hanya menjadi jurkam pada saat akhir pekan. Jokowi menampik bahwa ia menghabiskan waktu yang lebih besar untuk partai ketimbang Jakarta.

Selain Jokowi, PDI-P juga meminta sejumlah kadernya untuk menjadi jurkam. Mereka adalah Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya, dan Gubernur Lampung Sjachroedin ZP.