Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana Terbatas, Warga Gandaria Enggan Ikut Program Kampung Deret

Kompas.com - 11/03/2014, 17:00 WIB
Laila Rahmawati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Sejumlah warga Jakarta mengaku enggan mengikuti program kampung deret yang bertujuan menata kampung di Jakarta belakangan. Alasanya adalah keterbatasan dana. Mereka enggan menomboki kekurangan biaya pembangunan dan keterbatasan dana.

"Satu, saya males nombokin. Kalau duit belum turun atau kurang, kan kita yang mesti nombokin. Padahal, kebutuhan kita juga banyak, bukan cuma itu (rumah) doang," kata Nani, seorang warga RT 2 RW 7 Gandaria Selatan, Jakarta Selatan, Selasa (11/3/2014).

Sementara itu, warga lainnya, Jaliyah, mengaku khawatir dana program kampung deret sebesar RP 54 juta itu terlambat cair.

"Kalau saya ikut kampung deret, terus bagaimana jika uangnya belum turun kayak sekarang ini? Kan saya musti nombokin. Daripada buat nombokin, mending buat biaya kuliah anak saya tahun ini," kata Jaliyah.

Kendati demikian, keduanya mengaku tertarik ikut serta jika program tersebut dilakukan tahun depan. Mereka mengatakan akan menabung agar memiliki dana cadangan.

Program kampung deret di RW 7 Gandaria Selatan ini diikuti oleh 197 kepala keluarga. Pembangunannya sudah dimulai Januari 2014 dan diharapkan selesai dalam jangka tiga bulan. Dana pembangunan diberikan dalam tiga tahap. Saat ini warga Gandaria menunggu pencairan dana tahap III.

Saat ini, program kampung deret tengah disoroti. Ditemukan penyimpangan pada bantuan langsung dari pemerintah kepada warga. Selain itu, model kampung deret juga menuntut biaya tidak sedikit karena kampung kumuh di Jakarta cukup luas.

Seperti warta Kompas, pada pelaksanaan kampung deret di Kebon Singkong, Klender, contohnya, ditemukan pengadaan material bangunan secara kolektif oleh sejumlah warga dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga di pasaran. Beberapa warga yang merasa dirugikan menuntut uang mereka dikembalikan.

Di RW 015, Kelurahan Pisangan Timur, Pulogadung, juga ditemukan sejumlah warga penerima program kampung deret diminta membayar tip bagi konsultan 2 persen dari dana bantuan yang diterima, yang bisa mencapai Rp 1 juta.

Peneliti arsitektur dan tata kota Universitas Tarumanagara, Darrundono, mengungkapkan, dengan pendekatan kampung deret, pemerintah harus terus memberikan subsidi untuk renovasi rumah di permukiman padat. Sementara permukiman padat di Jakarta sangat banyak dan tersebar di sejumlah tempat.

Kampung deret yang mengikuti model urban renewal atau peremajaan kota sudah ditinggalkan oleh sejumlah negara antara lain Amerika dan beberapa negara di Eropa. Model itu hanya memoles permukiman padat menjadi cantik, tetapi kualitas hidup warga yang tinggal di dalamnya tidak meningkat.

”Singapura, Hongkong, memang bisa berhasil memindahkan warga ke apartemen. Tetapi ingat, negara itu kecil dan ekonominya maju,” katanya.

Sebaliknya, pada proyek Husni Thamrin tahun 1969, penataan kampung dijalankan dengan perbaikan fasilitas publik, antara lain perbaikan sanitasi dengan memperbaiki saluran air, septic tank, dan penyediaan puskesmas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Megapolitan
“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

Megapolitan
Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Megapolitan
Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Megapolitan
Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Megapolitan
Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Megapolitan
Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Megapolitan
Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Megapolitan
Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Megapolitan
Perampok Pecah Kaca Mobil Kuras Dompet, iPad hingga iPhone 11 Pro Max

Perampok Pecah Kaca Mobil Kuras Dompet, iPad hingga iPhone 11 Pro Max

Megapolitan
Maling di Sawangan Depok Angkut 2 Motor Lewati Portal Jalan

Maling di Sawangan Depok Angkut 2 Motor Lewati Portal Jalan

Megapolitan
Pedagang Pigura di Jakpus 'Curi Start' Jualan Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Jakpus "Curi Start" Jualan Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Pertanyakan Urgensi Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Ketua DPRD DKI Pertanyakan Urgensi Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Gugatan PDI-P atas KPU ke PTUN Tak Bisa Pengaruhi Hasil Pemilu 2024

Gugatan PDI-P atas KPU ke PTUN Tak Bisa Pengaruhi Hasil Pemilu 2024

Megapolitan
ODGJ yang Serang Kakaknya di Cengkareng Sempat Mengamuk Saat Dibawa Sudinsos

ODGJ yang Serang Kakaknya di Cengkareng Sempat Mengamuk Saat Dibawa Sudinsos

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com