Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

4 Paket Pengadaan Bus Rusak Sudah Dibayar

Kompas.com - 12/03/2014, 06:42 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Bus-bus baru transjakarta dan bus kota terintegrasi bus transjakarta (BKTB) tak memenuhi spesifikasi teknis dan rusak. Temuan Inspektorat DKI Jakarta mendapatkan empat dari delapan paket pengadaan bus ini sudah dibayar meski sebelumnya ada pernyataan bahwa Dinas Perhubungan DKI Jakarta baru membayar uang muka pengadaan tersebut.

"Alokasi APBD 2013 untuk pengadaan transjakarta sebesar Rp 848.112.775.000. Kalau anggaran untuk BKTB, sebesar Rp 239,3 miliar," ujar sumber Kompas.com yang mengetahui hasil pemeriksaan Inspektorat itu, Selasa (11/3/2014).

Dari anggaran tersebut, sebut sumber ini, Dishub DKI telah membayar empat dari delapan paket pengadaan hingga Desember 2013. Namun, dia mengaku tak tahu pasti nilai yang sudah dibayarkan dari keempat paket itu.

Sumber tersebut mengatakan, pengadaan transjakarta yang sudah dibayar adalah pengadaan paket 1, 3, dan 5, sedangkan pengadaan BKTB yang sudah dibayar adalah paket 4. Rencananya, sisa paket dilanjutkan kembali pada 2014 dengan anggaran Rp 566.082.537.640. Besaran anggaran tersebut sesuai dengan permohonan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Sebelumnya, mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan, instansinya baru membayar uang muka sebesar 20 persen nilai pengadaan 656 bus itu. Kompas.com belum mendapatkan konfirmasi kembali dari Pristono. Pesan singkat yang dikirimkan ke nomor telepon seluler Pristono belum mendapat balasan.

Sebelumnya diberitakan, bus baru yang didatangkan Dishub DKI Jakarta mengalami kerusakan komponen. Misalnya, komponen berkarat, berjamur, dan beberapa instalasi tampak tidak dibaut. Bahkan, ada bus yang tak dilengkapi fanbelt mesin dan AC. Kondisi itu memicu tidak beroperasinya sejumlah unit bus.

Pemeriksaan Inspektorat DKI Jakarta menyimpulkan ada dugaan penyimpangan pengadaan bus tersebut. Misalnya, spesifikasi teknis dan gambar yang disusun BPPT tak dikaji ulang oleh Dishub DKI. Selain itu, Dishub DKI juga hanya menyurvei harga perkiraan sendiri (HPS) ke peserta lelang tanpa pembanding dari merek lain.

Tak hanya itu, banyak peserta lelang yang tidak melampirkan metode kerja dan sertifikasi ISO 9001. Padahal, kedua hal itu adalah syarat pengadaan bus. Data terbaru, sejak awal bus transjakarta diluncurkan pada 2004, tabung bahan bakar yang dipakai tak layak.

Temuan Inspektorat mendapatkan bahwa tabung bahan bakar gas yang dipasang di bus transjakarta merupakan tipe 4. Tipe tersebut mudah rembes sehingga rentan meledak. Kasus ini sedang didalami Inspektorat dengan beberapa pejabat yang terlibat pengadaan sudah diperiksa, termasuk Pristono dan Sekretaris Dishub DKI Drajat Adhyaksa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Heru Budi Betolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Heru Budi Betolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Megapolitan
Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com