"Sekarang ini konsentrasi terpecah dengan kepentingan politik, sehingga kurang fokus menangani DKI Jakarta. Ingat, pelayanan kepada masyarakat harus diutamakan dan di atas segalanya," tegas Sarman Simanjorang, Ketua Umum HIPPI, di Jakarta, Jumat (14/3/2014) pagi.
Sarman melanjutkan, saat ini Gubernur Jakarta masih memiliki utang kepada warga Jakarta. Pertama, hingga akhir triwulan, Pemprov DKI sama sekali belum menyerap APBD DKI 2014 sebesar Rp 72 triliun. Otomatis, belum ada satu pun program yang berjalan.
Sarman khawatir dengan pecahnya konsentrasi pemimpin dan waktu kian menipis, program tidak berjalan efektif serta dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Poin kedua terkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP. Meskipun peraturan daerah sudah diketok pada Desember 2013, pelaksanaannya belum maksimal. Padahal, PTSP tersebut sangat dinantikan oleh para pelaku usaha di DKI.
"Jika bisa beroperasi bulan April 2014 akan lebih baik dan di sini peran Gubernur dan Wakil Gubernur ini sangat diharapkan untuk merampungkan struktur hingga penunjukan pejabatnya," ujarnya.
Ketiga, lanjut Sarman, pihak pengusaha juga belum melihat strategi Pemprov Jakarta dalam menghadapi ASEAN Economy Community (AEC) 2015 yang pelaksanaannya semakin dekat.
"Ada lima fokus yang diberlakukan dalam masyarakat ekonomi di ASEAN, yaitu perdagangan, industri, investasi pariwisata, serta tenaga kerja. Jakarta itu pintu gerbang Indonesia. Bagaimanapun Jakarta perlu menghadapi persaingan di lima sektor itu," ujarnya.
Sebelumnya, kabar soal Jokowi akan dicalonkan menjadi presiden oleh PDI-Perjuangan kian santer terdengar. Khususnya setelah Jokowi bersama Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri berziarah ke makam Proklamator RI Ir Soekarno di Blitar, Jawa Timur.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.