Basuki: Kalau Monorel Bikin Macet, buat Apa Diberi Izin

Sebelumnya, Pemprov mengajukan tiga syarat kepada PT JM terkait kerja sama itu. Salah satu syaratnya adalah PT JM harus memberi uang jaminan total investasi kepada Pemprov DKI sebesar 1,5 persen.

PT JM juga harus memastikan bahwa pembangunan monorel benar-benar mampu mengurangi kemacetan.

"Kita baru mau hitung lagi yang diajukan PT JM. Pesan Pak Gubernur sih, kalau dihitung tidak masuk akal, misalnya bakalan macet lagi, buat apa kita kasih izin. Kita baru akan berikan izin kalau sudah benar-benar bisa mengatasi macet," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (17/3/2014).

Menurut Basuki, salah satu kendala yang sampai saat ini dihadapi dalam proyek pembangunan monorel adalah terkait lokasi depo yang rencananya akan berada di Taman Tomang, tak jauh dari mal Taman Anggrek, Jakarta Barat. Di kawasan tersebut, kata Basuki, luas lokasi lahan yang tersedia tidak mencukupi dengan luas lahan yang dibutuhkan.

"Depo butuh 4,5 hektar, padahal yang di Taman Tomang depan Mal Taman Anggrek cuma 3 hektar. Jadi, mau pakai tanah siapa," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu.

Syarat-syarat PKS yang diminta oleh Pemprov DKI kepada PT JM mencakup aspek keuangan, kajian teknis, aspek legal, dan pelunasan pembayaran tiang oleh PT JM kepada kontraktor sebelumnya, PT Adhi Karya. Jika nanti pembangunannya telah selesai, monorel akan melayani dua jalur.

Jalur hijau menghubungkan Kuningan-Gatot Subroto-SCBD-Senayan-Pejompongan-Kuningan dan ditargetkan akan beroperasi pada 2016. Jalur biru melayani rute Mal Taman Anggrek-Tomang-Cideng-Tanah Abang-Karet-Mal Ambassador-Tebet-Kampung Melayu dan ditargetkan akan beroperasi pada 2017.