Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/03/2014, 19:45 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014 yang sudah disahkan sejak 22 Januari 2014 lalu belum diumumkan kepada publik.

Sesuai dengan prinsip keterbukaan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, APBD harus diumumkan kepada publik melalui situs web jakarta.go.id dan ditempelkan di kelurahan dan kecamatan.

Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informasi, dan Kehumasan (Diskominfomas) DKI Jakarta Eko Hariadi menjelaskan, berkas APBD hingga kini masih berada di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI.

"Kami belum dapat dari BPKD. Karena sejatinya Diskominfomas tinggal mem-publish saja ke publik," kata Eko, di kantornya di Balaikota Jakarta, Jumat (28/3/2014).

Eko mengatakan, saat ini di Pemprov DKI sistem anggaran yang digunakan sudah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini Pemprov DKI mulai menyusun anggaran melalui sistem informasi e-budgeting.

Sementara itu, pada tahun sebelumnya sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran menggunakan SIPKD (sistem informasi pengelolaan keuangan daerah). Menurut dia, karena ada sistem baru dan masa transisi, BPKD dan SKPD lain memerlukan pembelajaran.

Kendati belum diumumkan ke masyarakat, Eko mengatakan bahwa PBD sudah dapat digunakan. Apalagi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada tanggal 30 Desember 2013 telah mengeluarkan peraturan gubernur (pergub) tentang pengeluaran daerah yang mendahului penetapan APBD 2014.

Dalam pergub itu disebutkan, pengeluaran daerah bisa digunakan sebelum pengesahan, dengan angka maksimal sebesar APBD 2013.

"Kita sudah pernah mengajukan permohonan ke BPKD untuk pemberitahuan ini. Semoga cepat terlaksana," kata Eko.

Sementara itu, saat Kompas.com mencoba mengonfirmasi, Kepala BPKD DKI Endang Widjajanti mengatakan bahwa seharusnya APBD telah dapat diumumkan kepada publik. Selain itu, anggaran telah cair dan SKPD telah dapat menggunakan anggaran senilai Rp 72 triliun itu.

Endang tampak terkejut mengetahui pos-pos anggaran belum ditayangkan di situs web resmi Pemprov DKI hingga saat ini.

"Loh, seharusnya sudah dipasang di website, loh. Nanti saya komunikasikan lagi dengan Diskominfomas," kata Endang.

Pada 2013 lalu, APBD telah diumumkan kepada publik melalui situs web jakarta.go.id pada 28 Februari 2013 lalu, dan penempelan poster kelurahan serta kecamatan sejak 14 Maret 2013 lalu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

F-Gerindra DKI Usul KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis dan Pertahankan KJMU

F-Gerindra DKI Usul KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis dan Pertahankan KJMU

Megapolitan
Pengedar Gagal Selundupkan Narkoba di PN Depok karena Ketahuan Petugas

Pengedar Gagal Selundupkan Narkoba di PN Depok karena Ketahuan Petugas

Megapolitan
Polisi Kerahkan 3.355 Personel Gabungan Kawal Demo di DPR dan KPU RI

Polisi Kerahkan 3.355 Personel Gabungan Kawal Demo di DPR dan KPU RI

Megapolitan
Pengadilan Sita Narkoba yang Diselundupkan Ahmad Syahroni ke PN Depok Pakai Nasi dan Gorengan

Pengadilan Sita Narkoba yang Diselundupkan Ahmad Syahroni ke PN Depok Pakai Nasi dan Gorengan

Megapolitan
Pencuri Brankas Rumah di Ciracas Tersenyum Usai Beraksi, Terekam CCTV

Pencuri Brankas Rumah di Ciracas Tersenyum Usai Beraksi, Terekam CCTV

Megapolitan
Tarif Tol Jakarta-Yogyakarta untuk Mudik Lebaran 2024

Tarif Tol Jakarta-Yogyakarta untuk Mudik Lebaran 2024

Megapolitan
Geledah Klinik Dokter Gadungan di Bekasi, Polisi Sita Jas Dokter dan Obat-obatan

Geledah Klinik Dokter Gadungan di Bekasi, Polisi Sita Jas Dokter dan Obat-obatan

Megapolitan
Dishub Bogor Bakal Pekerjakan Sopir Angkot Konvensional ke Angkot Listrik

Dishub Bogor Bakal Pekerjakan Sopir Angkot Konvensional ke Angkot Listrik

Megapolitan
Pemprov DKI Buka Posko KJMU di Setiap Wilayah, Berikut Daftarnya

Pemprov DKI Buka Posko KJMU di Setiap Wilayah, Berikut Daftarnya

Megapolitan
Polisi Tangkap Dokter Gadungan di Bekasi, Praktik sejak 2019

Polisi Tangkap Dokter Gadungan di Bekasi, Praktik sejak 2019

Megapolitan
Maling Brankas di Ciracas Panjat Pagar dan Bobol Pintu Rumah Pakai Linggis

Maling Brankas di Ciracas Panjat Pagar dan Bobol Pintu Rumah Pakai Linggis

Megapolitan
Dishub Siapkan Diklat bagi Calon Sopir Angkot Listrik di Bogor

Dishub Siapkan Diklat bagi Calon Sopir Angkot Listrik di Bogor

Megapolitan
Demi Hapus Rasa Sepi, Sudarman Jadi Marbut Masjid di Usia Senja

Demi Hapus Rasa Sepi, Sudarman Jadi Marbut Masjid di Usia Senja

Megapolitan
'Mama Mau Pergi Demo Dulu, demi Masa Depan Kalian...'

"Mama Mau Pergi Demo Dulu, demi Masa Depan Kalian..."

Megapolitan
Ada 8 Kasus DBD di RSUD Tamansari, 6 Pasien di Antaranya Anak-anak

Ada 8 Kasus DBD di RSUD Tamansari, 6 Pasien di Antaranya Anak-anak

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com