Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DKI Hargai Tanah Rp 802.000 per Meter, Warga Kali Sunter Menolak

Kompas.com - 29/03/2014, 19:01 WIB
Robertus Belarminus

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Normalisasi Kali Sunter, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, masih menunggu proses negosiasi masalah ganti rugi. Warga yang terkena dampak pembebasan lahan ini menolak ganti rugi Pemerintah Provinsi DKI karena tidak sepakat dengan harga yang ditawarkan.

Ketua RW 03 Cipinang Melayu, Muchtar Usman mengatakan, berdasarkan informasi yang diketahuinya, Pemprov DKI menawarkan ganti rugi sesuai dengan nilai jual objek pajak (NJOP) tahun 2013, yang besarnya Rp 802.000 per meter persegi. Tetapi tawaran ini kemudian ditolak warga.

"Itu yang ditawari oleh pemerintah. Dan kalau saya lihat SK gubernur-nya juga segitu," kata Muchtar, kepada Kompas.com, Sabtu (29/3/2014).

Muchtar mengakui, bahwa sosialisasi hal itu bukan dilakukan di wilayahnya namun di RW 04. Namun, warga di RW tersebut menolak dengan nilai ganti rugi tersebut. Sebab, dengan nilai tersebut, lanjutnya, warga tidak dapat membeli bangunan baru jika jadi dinormalisasi.

"Kalau kita, harga segitu, ya warga nolak. Enggak akan bisa beli tanah atau rumah lagi," ujar Muchtar.

Sebab, warga setempat menurutnya hanya memiliki tempat tinggal dengan luas tanah rata-rata sekitar 40 meter persegi.

Dengan mengacu pada ganti rugi NJOP yang ditawari pemerintah, kata dia, nilai yang diterima warga tidak sesuai dengan biaya yang sudah dikeluarkan untuk membangun rumah. Apalagi, warga bertempat tinggal di tanah yang merupakan hak milik.

"Kalau warga maunya antara 3 kali lipat NJOP itu. Per meter maunya Rp 2,4 juta. Itu untuk tanah saja. Kalau bangunan mesti lihat lagi jenis bangunan, ya sekitar Rp 6 juta per meter," ujar Muchtar.

Lurah Cipinang Melayu Syaeful Hayat, membenarkan hal tersebut. Menurutnya, sosialisasi tahap satu sudah dilakukan terhadap warga di RW 04 pada Oktober 2013 silam. Warga, kata dia, mau untuk dipindahkan asal nilai ganti rugi cocok.

"Tinggal masalah kecocokan harga. Permintaan dari warga tentu kita tampung dan masalah harga akan dimasukan oleh panitia untuk disampaikan ke Dinas PU," ujar Syaeful.

Menurutnya, relokasi akan dilakukan terhadap permukiman di bantara Kali Sunter yang terdapat di 6 RW. Adapun untuk sejumlah RW selain RW 04, sosialisasi akan dilakukan secara bertahap.

"Karena ini tahun 2014, jadi menunggu SK terbaru dari Provinsi. Karena terakhir kali sosialisasii itu Oktober 2013. Nanti dilanjutkan 2014 ini, menunggu SK untuk kelanjutan," jelas Syaeful.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Selama 3 Bulan, OMK Katedral Jakarta Sukses Gelar Visualisasi Jalan Salib pada Perayaan Jumat Agung

Latihan Selama 3 Bulan, OMK Katedral Jakarta Sukses Gelar Visualisasi Jalan Salib pada Perayaan Jumat Agung

Megapolitan
Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, Baznas RI Ajak Siswa SMA Punya Hobi Berzakat

Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, Baznas RI Ajak Siswa SMA Punya Hobi Berzakat

Megapolitan
Cerita Ridwan 'Menyulap' Pelepah Pisang Kering Menjadi Kerajinan Tangan Bernilai Ekonomi

Cerita Ridwan "Menyulap" Pelepah Pisang Kering Menjadi Kerajinan Tangan Bernilai Ekonomi

Megapolitan
Peringati Jumat Agung, Gereja Katedral Gelar Visualisasi Jalan Salib yang Menyayat Hati

Peringati Jumat Agung, Gereja Katedral Gelar Visualisasi Jalan Salib yang Menyayat Hati

Megapolitan
Wujudkan Solidaritas Bersama Jadi Tema Paskah Gereja Katedral Jakarta 2024

Wujudkan Solidaritas Bersama Jadi Tema Paskah Gereja Katedral Jakarta 2024

Megapolitan
Diparkir di Depan Gang, Motor Milik Warga Pademangan Raib Digondol Maling

Diparkir di Depan Gang, Motor Milik Warga Pademangan Raib Digondol Maling

Megapolitan
Polisi Selidiki Kasus Kekerasan Seksual yang Diduga Dilakukan Eks Ketua DPD PSI Jakbar

Polisi Selidiki Kasus Kekerasan Seksual yang Diduga Dilakukan Eks Ketua DPD PSI Jakbar

Megapolitan
Ingar-bingar Tradisi Membangunkan Sahur yang Berujung Cekcok di Depok

Ingar-bingar Tradisi Membangunkan Sahur yang Berujung Cekcok di Depok

Megapolitan
KSAL: Setelah Jakarta, Program Pesantren Kilat di Kapal Perang Bakal Digelar di Surabaya dan Makasar

KSAL: Setelah Jakarta, Program Pesantren Kilat di Kapal Perang Bakal Digelar di Surabaya dan Makasar

Megapolitan
Masjid Agung Bogor, Simbol Peradaban yang Dinanti Warga Sejak 7 Tahun Lalu

Masjid Agung Bogor, Simbol Peradaban yang Dinanti Warga Sejak 7 Tahun Lalu

Megapolitan
Duduk Perkara Penganiayaan 4 Warga Sipil oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus

Duduk Perkara Penganiayaan 4 Warga Sipil oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus

Megapolitan
45 Orang Jadi Korban Penipuan Jual Beli Mobil Bekas Taksi di Bekasi, Kerugian Capai Rp 3 Miliar

45 Orang Jadi Korban Penipuan Jual Beli Mobil Bekas Taksi di Bekasi, Kerugian Capai Rp 3 Miliar

Megapolitan
Telan Anggaran Rp 113 Miliar, Bima Arya Harap Masjid Agung Bogor Jadi Pusat Perekonomian

Telan Anggaran Rp 113 Miliar, Bima Arya Harap Masjid Agung Bogor Jadi Pusat Perekonomian

Megapolitan
Driver Taksi Online Diduga Berniat Culik dan Rampok Barang Penumpangnya

Driver Taksi Online Diduga Berniat Culik dan Rampok Barang Penumpangnya

Megapolitan
TNI AD Usut Peran Oknum Personelnya yang Aniaya 4 Warga Sipil di Jakpus

TNI AD Usut Peran Oknum Personelnya yang Aniaya 4 Warga Sipil di Jakpus

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com