Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meski Untungkan Bekasi, DPRD Tetap Ingin Evaluasi Sampah DKI

Kompas.com - 11/04/2014, 15:26 WIB
Jessi Carina

Penulis

BEKASI, KOMPAS.com –- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi tetap akan mengevaluasi kerja sama pengelolaan sampah dengan Pemerintah DKI. Walaupun sebelumnya Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi telah mengingatkan DPRD mengenai banyaknya keuntungan yang didapat Kota Bekasi terkait kerja sama dengan DKI.

“Evaluasi antara Kota Bekasi dengan Pemda DKI itu memang harus dilakukan. Mengingat memang ada beberapa perjanjian yang tidak dijalankan, salah satunya soal jam operasional truk sampah yang dilanggar beberapa waktu lalu,” ujar Anggota Komisi A DPRD Bekasi Winanto kepada Kompas.com, Jumat (11/4/2014).

Menyikapi komentar Wali Kota, Winanto membenarkan. Menurutnya, kerja sama yang dilakukan Kota Bekasi dengan DKI memang memberikan banyak keuntungan. Akan tetapi, dirinya ingin Pemerintah DKI tetap menghormati perjanjian yang telah dibuat.

Winanto mengingatkan bahwa ada poin-poin dalam perjanjian itu yang tidak dijalankan dengan baik. Dia mengingatkan soal pengusiran truk sampah yang langsung dilakukan oleh wali kota beberapa waktu lalu. Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi acuan bahwa pelanggaran yang dilakukan Pemerintah DKI sudah begitu parah.

“Seorang wali kota sudah turun langsung seperti itu berarti memang ada sesuatu yang salah, kan? Makanya kita dari DPRD Kota Bekasi, khususnya Komisi A, meminta Pemerintah DKI untuk membenahi hal ini. Mari kita kembali kepada perjanjian yang ditandatangani oleh Pemda Bekasi dengan Pemda DKI,” ujarnya.

Winanto mengajak Pemerintah DKI merumuskan kembali isi perjanjian apabila sudah tidak relevan. Menurutnya, hal itu harus dilakukan agar kedua institusi tidak ada yang merasa dirugikan. “Jadi take and give-lah, biar sama-sama enak,” ujarnya.

Mengenai perencanaan pertemuan antara Pemerintah Bekasi dengan Pemerintah DKI, Winanto mengatakan, DPRD akan mengatur hal tersebut setelah masa pencalegan berakhir.

Sebelumnya diberitakan, DPRD Kota Bekasi mengusulkan untuk mengevaluasi kerja sama pengelolaan sampah dengan DKI Jakarta. Akan tetapi, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengingatkan banyaknya keuntungan yang didapat Kota Bekasi terkait kerja sama dengan Pemprov DKI.

Rahmat meminta DPRD Bekasi untuk menahan diri terkait dugaan pelanggaran operasional truk sampah yang dilakukan Pemprov DKI. "Ingat, bahwa sebenarnya banyak keuntungan yang didapat Pemkot Bekasi dari adanya kerja sama dengan DKI ini bagi kebaikan Bekasi," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Basarnas Resmikan Unit Siaga SAR di Kota Bogor

Basarnas Resmikan Unit Siaga SAR di Kota Bogor

Megapolitan
Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 ke Filipina, Total Kerugian Hingga Rp 6 Miliar

Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 ke Filipina, Total Kerugian Hingga Rp 6 Miliar

Megapolitan
Farhat Abbas Daftar Jadi Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Farhat Abbas Daftar Jadi Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Megapolitan
Siswa SMP di Palmerah Ditemukan Gantung Diri di Kamarnya

Siswa SMP di Palmerah Ditemukan Gantung Diri di Kamarnya

Megapolitan
Selain ke Gerindra, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Juga Mendaftar Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Selain ke Gerindra, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Juga Mendaftar Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Megapolitan
Keluarga Pemilik Toko Bingkai 'Saudara Frame' yang Kebakaran Dikenal Dermawan

Keluarga Pemilik Toko Bingkai "Saudara Frame" yang Kebakaran Dikenal Dermawan

Megapolitan
Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 di Filipina, Percaya karena Pelaku Pernah Berangkatkan Mahasiswa

Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 di Filipina, Percaya karena Pelaku Pernah Berangkatkan Mahasiswa

Megapolitan
 Aksi Lempar Botol Warnai Unjuk Rasa di Patung Kuda

Aksi Lempar Botol Warnai Unjuk Rasa di Patung Kuda

Megapolitan
Polisi Belum Bisa Pastikan 7 Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Satu Keluarga atau Bukan

Polisi Belum Bisa Pastikan 7 Korban Kebakaran "Saudara Frame" Satu Keluarga atau Bukan

Megapolitan
Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi Bersama Kontras Tuntut Kemerdekaan Palestina

Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi Bersama Kontras Tuntut Kemerdekaan Palestina

Megapolitan
Massa Gelar Demo di Patung Kuda, Tuntut MK Adil Terkait Hasil Pemilu 2024

Massa Gelar Demo di Patung Kuda, Tuntut MK Adil Terkait Hasil Pemilu 2024

Megapolitan
Ada Demo di Patung Kuda, Arus Lalin Menuju Harmoni via Jalan Medan Merdeka Barat Dialihkan

Ada Demo di Patung Kuda, Arus Lalin Menuju Harmoni via Jalan Medan Merdeka Barat Dialihkan

Megapolitan
Ini Daftar Identitas Korban Kebakaran 'Saudara Frame'

Ini Daftar Identitas Korban Kebakaran "Saudara Frame"

Megapolitan
Acungi Jempol Perekam Sopir Fortuner Arogan yang Mengaku TNI, Pakar: Penyintas yang Berani Melawan Inferioritas

Acungi Jempol Perekam Sopir Fortuner Arogan yang Mengaku TNI, Pakar: Penyintas yang Berani Melawan Inferioritas

Megapolitan
Fraksi PKS DKI Nilai Penonaktifan NIK Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Tak Adil

Fraksi PKS DKI Nilai Penonaktifan NIK Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Tak Adil

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com