Duplikasi Anggaran Marak

Duplikasi tersebut terjadi karena buruknya perencanaan. Begitu pun dengan pembahasan berikutnya.

Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Endang Widjajanti, sebelumnya ada 70.000 mata anggaran. Namun, setelah dipangkas kini tinggal 52.000 mata anggaran.

”Seharusnya ini tidak perlu terjadi. Unit pengguna anggaran kurang teliti dan mungkin ada kesengajaan menduplikasi anggaran. Jika lolos, duplikasi anggaran ini bisa memboroskan keuangan daerah,” kata Endang, Minggu (13/4), di Jakarta.

Nilai duplikasi anggaran bisa jadi bertambah setelah dinas pendidikan menemukan kasus serupa. Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun telah melaporkan duplikasi anggaran senilai Rp 700 miliar ke Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Kini, dinas pendidikan sedang meneliti kembali anggaran Rp 500 miliar yang diduga tidak perlu.

”Kami minta dalam pembahasan berikutnya, usulan bisa lebih ketat. Jika tidak diperketat, anggaran dobel bisa lolos,” kata Endang.

Lembaga yang berwenang memeriksa kelayakan program kegiatan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI.
Telusuri

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan akan segera menelusuri oknum yang memasukkan anggaran tidak produktif dalam mata anggaran Dinas Pendidikan DKI. Hingga saat ini, jumlah anggaran tidak produktif yang akan dicoret dan sudah dilaporkan ke Jokowi hampir mencapai Rp 1 triliun.

Tahun ini, Dinas Pendidikan DKI menerima alokasi anggaran Rp 13 triliun. ”Jumlah anggaran yang dilaporkan akan dicoret saya perkirakan hampir Rp 1 triliun. Siapa pengusulnya dan untuk apa anggarannya, akan kami telusuri,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan tidak mungkin dirinya memeriksa satu per satu dari ribuan mata anggaran. Namun, berangkat dari masalah ini, Jokowi akan memeriksa kembali secara detail. Ia juga menegaskan semestinya kepala dinas mengontrol perencanaan anggaran karena penggunanya adalah dinas terkait.

”Saya minta semua dinas agar mencermati anggaran yang keluar dari DPRD dan Kementerian Dalam Negeri. Periksa semua. Kalau ada anggaran tak produktif, duplikatif, atau pengeluaran yang tidak jelas, lebih baik dikumpulkan. Akan saya coret, saya kunci, nanti diganti di perubahan,” ujar Jokowi.

Jokowi tetap mengimbau setiap SKPD untuk segera mengajukan pengadaan barang atau jasa ke Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah. Hal tersebut dilakukan agar serapan APBD tahun ini tidak rendah.
Membatasi

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emawati mengaku sudah mengecek ke setiap suku dinas dan satuan kerja agar tidak terjadi pengajuan pengadaan barang dan jasa ganda, seperti yang terjadi di dinas pendidikan. Setelah pengecekan, Dien belum menemukan anggaran ganda di dinas yang dipimpinnya.

Dinas kesehatan juga membatasi pengajuan untuk hal-hal yang tidak terlalu dibutuhkan, misalnya membeli lemari tahan api. ”Kami melakukan kontrol, sejauh ini masih aman. Misalnya, untuk merenovasi gedung puskesmas, kalau alat-alat dari gedung lama masih ada dan memadai, tidak boleh ada pengajuan untuk membeli alat baru,” kata Dien.

Untuk mencegah terjadinya anggaran ganda tahun ini, ia sudah memerintahkan untuk menghapus anggaran-anggaran yang sebelumnya tidak masuk dalam perencanaan, seperti alat komunikasi dan pemadam kebakaran. ”Kalau setelah dicek ternyata ada yang ganda, akan kami kembalikan,” ujar Dien.

Sebelumnya, Jokowi mengingatkan seluruh satuan dan unit kerja perangkat dinas segera menyerap anggara yang dialokasikan. Tujuannya agar program kegiatan segera terlaksana sehingga dapat menghindari sisa lebih penggunaan anggaran lebih besar tahun ini.

Namun, persoalannya belum semua SKPD dan UKPD memahami aturan pengadaan barang dan jasa. Tahun ini, Pemprov DKI menyatukan pengadaan dan jasa di satu lembaga bernama Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah.

Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah DKI Jakarta I Dewa Gede Soni mengatakan, sejumlah pengguna anggaran belum tahu persyaratan pengajuan rencana pengadaan barang atau jasa melalui Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah. Hal ini ditandai dengan hadirnya beberapa pemimpin SKPD dan UKPD ke Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah. Mereka menanyakan langsung ke unit layanan itu perihal syarat-syarat pengadaan barang dan jasa. (A04/A06/NDY)