Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Imbas Pencapresan Jokowi di Jakarta

Kompas.com - 17/04/2014, 15:28 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat kebijakan publik, Roy Valiant Salomo, mengatakan, sejak Joko Widodo menyatakan maju sebagai bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, fokus Gubernur DKI Jakarta itu terbelah dua. Dia di satu sisi harus mengelola birokrasi Pemprov DKI, sementara di sisi lain juga harus berkegiatan politik.

Roy mencontohkan, rendahnya serapan anggaran yang dicapai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) hingga pertengahan tahun ini merupakan salah satu dampak tidak fokusnya Jokowi. Sampai 11 April 2014 lalu, penyerapan anggaran baru 8 persen dari total anggaran Rp 72 triliun.

"(Pencapresannya) tentu berpengaruh pada realisasi program Pemprov DKI," kata Roy kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/4/2014).

Akademisi Universitas Indonesia itu menjelaskan, publik masih dapat menerima jika dua bulan pertama tahun anggaran belum ada realisasi program yang terlihat di lapangan. Namun, saat telah memasuki pertengahan tahun, yakni pada April atau Mei, masyarakat mulai bertanya-tanya mengenai realisasi program kerja yang terdapat di lapangan, yakni penanggulangan banjir, pengerukan sungai, pembangunan dan perbaikan jalan, revitalisasi rumah susun, pembangunan kampung deret, dan lainnya.

Sekadar informasi, pada 8 April 2014 lalu, penyerapan anggaran SKPD dan UKPD baru 4,56 persen. Padahal, untuk periode yang sama pada tahun sebelumnya, lanjut dia, penyerapan anggaran DKI mencapai 5 persen.

Menurut Roy, anggaran dapat diserap secara optimal apabila mendapat kontrol yang baik dan tegas dari pemimpin, dalam hal ini gubernur, serta perencanaan yang matang dari SKPD dan UKPD.

Setelah DPRD DKI mengesahkan APBD, menteri dalam negeri (mendagri) akan mengoreksi program kerja dalam anggaran tersebut. Apabila SKPD dan UKPD telah membuat detail rencana program yang akan dikerjakan tiap tahunnya, maka realisasi program unggulan cepat terlaksana.

"Jadi, kalau sudah mendapat rekomendasi dari mendagri, SKPD bisa langsung kerja dan tidak memakan waktu yang lama. Kalau sekarang kontrolnya saja sudah berkurang, serapan anggaran semakin tidak optimal," kata dia.

Selain berdampak pada rendahnya serapan anggaran, pencapresan Jokowi juga berdampak pada tertundanya beberapa agenda pemerintahan. Sebab, Roy memandang, Jokowi tak jarang menghadiri kegiatan politik saat jam kerja gubernur. Maka dari itu, sejumlah agenda pemerintahan, antara lain agenda rapat koordinasi (rakor) dengan kepala SKPD, menjadi tertunda.

Setiap rakor, kata dia, akan menghasilkan keputusan untuk kebijakan strategis. Apabila tidak ada pemimpin yang memimpin rakor tersebut, maka keputusan tertunda.

"Tujuannya, keputusan itu akan dituangkan dalam beberapa produk hukum, seperti surat keputusan (SK) ataupun peraturan gubernur (pergub)," ujar Roy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ikut Resmikan Masjid Agung Bogor, Zulhas Puji Lokasinya yang Strategis

Ikut Resmikan Masjid Agung Bogor, Zulhas Puji Lokasinya yang Strategis

Megapolitan
Wacana Sekolah Gratis di Jakarta tapi KJP Dihapus, Warga: Lebih Adil

Wacana Sekolah Gratis di Jakarta tapi KJP Dihapus, Warga: Lebih Adil

Megapolitan
Terungkapnya Kasus Bensin Campur Air di Bekasi, Ternyata Bukan karena Kebocoran Tangki di SPBU

Terungkapnya Kasus Bensin Campur Air di Bekasi, Ternyata Bukan karena Kebocoran Tangki di SPBU

Megapolitan
Antusiasme Sakti Mudik ke Subang, Tak Sabar Lihat Kemajuan Kampung Halaman

Antusiasme Sakti Mudik ke Subang, Tak Sabar Lihat Kemajuan Kampung Halaman

Megapolitan
Ingin Masukkan Orang Profesional, Bima Arya Bakal Susun DKM Masjid Agung Bogor di Sisa Masa Jabatan

Ingin Masukkan Orang Profesional, Bima Arya Bakal Susun DKM Masjid Agung Bogor di Sisa Masa Jabatan

Megapolitan
Gathan Saleh Mengaku Sakit, Rekonstruksi Kasus Penembakan di Jatinegara Batal Digelar

Gathan Saleh Mengaku Sakit, Rekonstruksi Kasus Penembakan di Jatinegara Batal Digelar

Megapolitan
Diperiksa Atasan, Petugas Damkar Jaktim Bantah Cabuli Anak Kandung

Diperiksa Atasan, Petugas Damkar Jaktim Bantah Cabuli Anak Kandung

Megapolitan
Sopir Truk yang Sebabkan Kecelakaan Beruntun di GT Halim Jadi Tersangka

Sopir Truk yang Sebabkan Kecelakaan Beruntun di GT Halim Jadi Tersangka

Megapolitan
Diejek Berkali-kali Jadi Penyebab Renaldi Gelap Mata dan Bacok Temannya di Kampung Bahari

Diejek Berkali-kali Jadi Penyebab Renaldi Gelap Mata dan Bacok Temannya di Kampung Bahari

Megapolitan
Heru Budi Minta Orang yang Tarik Uang ke Pengendara Motor untuk Melintasi Trotoar di Jakpus Ditangkap

Heru Budi Minta Orang yang Tarik Uang ke Pengendara Motor untuk Melintasi Trotoar di Jakpus Ditangkap

Megapolitan
Pertanggungjawaban Pemilik Truk Penyebab Kecelakaan Tol Halim

Pertanggungjawaban Pemilik Truk Penyebab Kecelakaan Tol Halim

Megapolitan
Massa Demo di Patung Kuda, Tuntut Hakim MK Bersikap Adil

Massa Demo di Patung Kuda, Tuntut Hakim MK Bersikap Adil

Megapolitan
Polisi Hentikan Kasus Aiman Witjaksono soal Pernyataan Oknum Polri Tak Netral

Polisi Hentikan Kasus Aiman Witjaksono soal Pernyataan Oknum Polri Tak Netral

Megapolitan
Prediksi Jumlah Pemudik Lebaran 2024 Melonjak, Warga Khawatirkan Kemacetan Parah

Prediksi Jumlah Pemudik Lebaran 2024 Melonjak, Warga Khawatirkan Kemacetan Parah

Megapolitan
Daftar 49 SPKLU di Jalan Tol dari Jakarta hingga ke Jawa Timur

Daftar 49 SPKLU di Jalan Tol dari Jakarta hingga ke Jawa Timur

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com