Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum Digaji Tiga Bulan, Petugas Kebersihan Datangi Rumah Jokowi

Kompas.com - 18/04/2014, 14:14 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 13 pekerja harian lepas (PHL) Suku Dinas Kebersihan Jakarta Pusat yang honornya belum dibayar mengadu kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Gaji mereka belum dibayar selama tiga bulan.

Awalnya, mereka mengadu usai Jokowi menunaikan ibadah shalat Jumat di Masjid Sunda Kelapa. Para PHL yang mengenakan seragam berwarna oranye khas Dinas Kebersihan itu mendatangi mobil Innova Jokowi. Mereka mengadu belum mendapat honor sejak menjadi PHL Suku Dinas Kebersihan Jakarta Pusat.

"Pak, tolonglah Pak. Kita belum dapat honor pak sampai sekarang. Kita terpaksa utang sana sini," kata salah seorang petugas kebersihan saat mengadu kepada Jokowi, Jumat (18/4/2014).

Jokowi pun hanya tersenyum seraya menyalami balik para PHL dari dalam mobilnya. Saat kendaraan dinas Jokowi perlahan meninggalkan para PHL, mereka pun menyerukan agar Jokowi menepati janjinya untuk dapat membayar honor mereka.

"Pak, Rp 4 juta ya, pak, honornya," kata seorang PHL kepada Jokowi.

Kemudian, salah seorang staf pribadi Jokowi mengajak mereka menemui Jokowi di kediaman dinasnya, di Jalan Taman Suropati nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat. Sepuluh menit kemudian, ketiga belas PHL itu mendatangi kediaman Jokowi. Pertemuan tertutup itu berlangsung selama kurang lebih 20 menit.

Salah seorang petugas kebersihan, Rosdewi (40), mengaku belum menerima honornya semenjak menjadi PHL Suku Dinas Kebersihan Jakarta Pusat, sejak Januari hingga Maret. Sebelum beralih menjadi PHL Pemprov DKI, Rosdewi bekerja pada perusahaan swasta, PT SOR.

Saat bekerja di PT SOR, ia mendapat honor Rp 40.000 per harinya. Meskipun kerap dipotong oleh perusahaan, namun, saat bekerja di swasta, pembayaran honornya selalu lancar. Sementara sejak bekerja untuk DKI, dirinya belum pernah menerima honor sama sekali. Padahal, ia bersama teman-teman lainnya sesama PHL telah memiliki rekening Bank DKI, sebagai salah satu persyaratan pembayaran honor.

"Kata Pak Jokowi, Insya Allah hari Senin atau Selasa depan langsung diurus ke Dinas Kebersihan. Kita juga dijanjikan diberi honor sesuai UMP (upah minimum provinsi) Rp 2,4 juta," kata Rosdewi.

Akibat pekerjaannya yang tak dihargai ini, Rosdewi pun terpaksa berutang pada warung-warung demi menghidupi suami dan kedua anaknya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com