JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Wahid Institute Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid atau Yenny Wahid meminta pemerintah membatasi keterlibatan pemerintah asing dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus kekerasan seksual yang menimpa AK, siswa TK Jakarta International School.
Terkait hal ini, ada beberapa pemerintah asing yang terlibat, yakni Belanda, Amerika, dan Inggris.
"Kalau bantu ngasih data dan profil 'predator' seksual enggak papa. Tapi kalau sampai ke crime scene-nya, enggak perlu. Nanti barang bukti bisa hilang karena terlalu banyak campur tangan asing," ujar Yenny di Gran Mahakam Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2014).
Yenny mengatakan, sebenarnya pengusutan ini bukan hanya tugas pemerintah semata. Pemerintah juga membutuhkan bantuan masyarakat.
"Ini bukan hanya tugas pemerintah. Ini saatnya pemerintah dan masyarakat sama-sama membuat sebuah sistem keamanan yang lebih baik untuk anak-anak," sambung Yenny Wahid.
Ia menambahkan, pemerintah seharusnya juga memiliki sendiri daftar nama "predator" seksual seperti yang dimiliki FBI. Tujuannya, agar semua pihak yang ingin mempekerjakan orang bisa tahu apakah orang tersebut masuk dalam daftar penjahat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.