Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lagi-lagi, Basuki Keluhkan Proyek Monorel

Kompas.com - 29/04/2014, 12:01 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Untuk kali kesekian, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengeluh soal proyek pembangunan monorel. Menurutnya, pembangunan monorel tak kunjung bisa segera dimulai karena PT Jakarta Monorail (JM) tak pernah konsisten dalam menyanggupi target yang diminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kalau soal monorel, mesti kita kaji lebih dalam lagi. Pembicaraan dengan PT JM itu berubah terus. Pertama bicara tentang jumlah penumpang, disepakati (target angkut per harinya) 200 ribu orang. Tapi terus mereka minta diturunin," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (29/4/2014).

Kemudian, Basuki menyoroti rencana PT JM untuk membangun area komersial setinggi tiga lantai di tiap stasiun monorel. Ia menilai, rencana tersebut tidak masuk akal sebab akan membuat biaya konstruksi menjadi lebih mahal.

Mahalnya biaya konstruksi, kata Basuki, dipengaruhi oleh posisi stasiun-stasiun monorel yang akan berdiri di atas tiang-tiang yang notabene terletak di lahan yang sempit, yakni di pembatas jalan.

Basuki memprediksi, harga sewa kios di area komersial tersebut akan menjadi mahal. Bila itu terjadi, ia tidak yakin ada pihak yang ingin berusaha di lokasi tersebut.

"Bisa dibayangin kan tiang monorel ada di tengah-tengah jalan, tapi di atasnya ada tiga lantai. Itu fondasinya mau berapa mahal? Fondasinya kalau begitu mahal, mau sewain berapa (kiosnya)? mau jual permata di situ?" ucap sarjana jurusan Geologi tersebut.

"Yang naik monorel apa mau belanja begitu mahal, yang harganya sudah kayak di Plaza Senayan. Kalau penjual makanan minuman yang sederhana, apa bakal mampu mereka nyewa?" katanya lagi.

Seperti diberitakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberi kelonggaran kepada PT JM untuk melengkapi syarat-syarat perjanjian kerja sama (PKS). Sebelumnya, syarat-syarat tersebut harus sudah dipenuhi pada akhir Februari.

Namun, pada 28 Februari pemprov akhirnya memberi kelonggaran sampai akhir Maret. Saat ini, pemprov tak lagi memberikan batas waktu kepada PT JM untuk melengkapi syarat-syarat tersebut.

Adapun syarat-syarat PKS yang diminta oleh Pemprov DKI kepada PT JM mencakup aspek keuangan, kajian teknis, aspek legal, dan pelunasan pembayaran tiang oleh PT JM kepada kontraktor sebelumnya, PT Adhi Karya.

Beberapa waktu lalu, Basuki mengaku sudah malas membicarakan perihal proyek monorel. "Aku sih sudah malas ngomongin monorel. Aku bingung kenapa Pak Gubernur masih mau ngasih waktu, kalau aku sih tidak mau," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (4/4/2014).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disdukcapil DKI Bakal Pakai 'SMS Blast' untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Disdukcapil DKI Bakal Pakai "SMS Blast" untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Megapolitan
Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Megapolitan
Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com