Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sudah Lulus, Tiba-tiba Ratusan CPNS DKI Dinyatakan Gagal

Kompas.com - 05/05/2014, 09:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pupus sudah harapan SA (43) jadi pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta. Meski sudah dinyatakan lulus tes calon PNS (CPNS) Kategori II sesuai daftar kelulusan yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, surat keputusan honorer (SKH) SA dianggap cacat administratif alias tak sah.

SA tidak mengalami sendiri. Ada 121 rekannya yang juga lolos tes CPNS terancam gagal jadi PNS DKI Jakarta.

SA mengaku malu kepada keluarga dan para tetangganya. Sejak dinyatakan lulus tes CPNS Kategori II pada Februari 2014 lalu, dia telanjur sudah menyampaikan kabar gembira itu kepada istri dan keluarga besarnya. Istrinya pun menyambut kabar baik itu dengan gembira. Esok harinya, istrinya bahkan teiah membuatkan nasi kuning, lengkap dengan perkedel dan ayam goreng serta sambal pedas.

Mereka mengadakan acara sederhana yang disebut sebagai syukuran. Tetangga sekitar rumah pun diundang. Di acara kecil itu, SA mengumumkan kepada para tetangganya, dia sudah lolos menjadi CPNS dan dalam setahun bakal diangkat jadi PNS.

Tetangga SA yang tinggal di sebuah desa di kawasan Bekasi itu menyambutnya dengan gembira pula. Satu per satu para tetangga menyalami SA. Bahkan beberapa menyebut SA sudah jadi orang sukses karena berhasil jadi PNS. Bapak tiga anak ini pun bangga.

Jadi impian

Menjadi CPNS sudah jadi impian sejak SA menjadi pegawai honorer di Suku Dinas (Sudin) Pekerjaan Umum Jakarta Barat. Dia mulai bekerja di sana sejak 1995.

Diakui, awalnya dia bekerja tanpa surat keterangan honorer (SKH). Adapun pekerjaan SA sehari-hari yakni mengeruk sampah atau lumpur.

Saking ingin menjadi PNS, lelaki ini memilih bertahan bekerja tanpa kejelasan. Kemudian pada tahun 2007, SA mendapat SKH dari DPU DKI Jakarta. Di SKH tahun 2007 itu, SA ditulis telah bekerja dari tahun 2005.

SKH inilah yang kemudian jadi masalah. Setelah lulus tes CPNS, pihak DPU DKI meminta SA mencari kembali Kepala DPU era tahun 2005. Lalu Kepala DPU yang kini sudah pensiun itu harus membuatkan surat pernyataan bertanggung jawab mutlak atas SKH tersebut.

"Ya tidak maulah kepala dinas yang sudah pensiun itu bertanggung jawab. Dia hanya memberikan surat pernyataan bahwa saya sudah bekerja sejak tahun 1995 di Gedung Pompa Jakarta Barat," ujar SA kepada Warta Kota.

SA mengaku, selama jadi pegawai honorer hidupnya hanya pas-pasan. SA bertahan dengan gaji Rp 2,2 juta per bulan. Uang sebesar itu sebenarnya tidak cukup untuk hidup sebulan. Sisanya dia dapat dari bekerja serabutan. Mulai dari memperbaiki rumah tetangga sampai membersihkan kamar mandi tetangganya di kompleks elite.

Seumur hidup

Nasib serupa dialami SN (41), pegawai honorer lainnya di salah satu kelurahan di Jakarta Selatan. Dia jadi pegawai honorer sejak tahun 1999. Awalnya, SN diminta seorang lurah untuk jadi pegawai honorer di bagian ketenteraman dan ketertiban. Dia kemudian mendapat surat tugas yang dikeluarkan lurah.

Sejak jadi pegawai honorer, SN berharap bisa diangkat jadi PNS, makanya dia bertahan habis-habisan untuk tetap jadi pegawai honorer, walaupun penghasilannya pas-pasnya.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai 'Saudara Frame' di Mampang Telah Dipulangkan

7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai "Saudara Frame" di Mampang Telah Dipulangkan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] 7 Orang Tewas Terjebak Kebakaran Toko Saudara Frame | Serba-serbi Warung Madura yang Jarang Diketahui

[POPULER JABODETABEK] 7 Orang Tewas Terjebak Kebakaran Toko Saudara Frame | Serba-serbi Warung Madura yang Jarang Diketahui

Megapolitan
3 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai 'Saudara Frame' di Mampang adalah ART

3 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai "Saudara Frame" di Mampang adalah ART

Megapolitan
Staf Khusus Bupati Kediri Ikut Daftar Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Staf Khusus Bupati Kediri Ikut Daftar Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Megapolitan
4 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang adalah Satu Keluarga

4 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang adalah Satu Keluarga

Megapolitan
Tangkap Komplotan Pencuri yang Beraksi di Pesanggrahan, Polisi Sita 9 Motor

Tangkap Komplotan Pencuri yang Beraksi di Pesanggrahan, Polisi Sita 9 Motor

Megapolitan
Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen, 7 Jenazah Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Bisa Diidentifikasi Lewat Gigi

Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen, 7 Jenazah Korban Kebakaran "Saudara Frame" Bisa Diidentifikasi Lewat Gigi

Megapolitan
Melawan Saat Ditangkap, Salah Satu Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditembak Polisi

Melawan Saat Ditangkap, Salah Satu Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditembak Polisi

Megapolitan
Uang Korban Dipakai 'Trading', Pelaku Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Mengaku Siap Dipenjara

Uang Korban Dipakai "Trading", Pelaku Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Mengaku Siap Dipenjara

Megapolitan
Siswa SMP yang Gantung Diri di Palmerah Dikenal Aktif Bersosialisasi di Lingkungan Rumah

Siswa SMP yang Gantung Diri di Palmerah Dikenal Aktif Bersosialisasi di Lingkungan Rumah

Megapolitan
Identitas 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai 'Saudara Frame' Berhasil Diidentifikasi

Identitas 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai "Saudara Frame" Berhasil Diidentifikasi

Megapolitan
Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Sebesar Rp 22 Miliar Tak Hanya untuk Perbaikan, tapi Juga Penambahan Fasilitas

Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Sebesar Rp 22 Miliar Tak Hanya untuk Perbaikan, tapi Juga Penambahan Fasilitas

Megapolitan
Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditangkap Polisi

Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditangkap Polisi

Megapolitan
Komisi A DPRD DKI Desak Pemprov DKI Kejar Kewajiban Pengembang di Jakarta soal Fasos Fasum

Komisi A DPRD DKI Desak Pemprov DKI Kejar Kewajiban Pengembang di Jakarta soal Fasos Fasum

Megapolitan
Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Ambil Formulir Calon Wali Kota Bogor Lewat PDIP, tapi Belum Mengembalikan

Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Ambil Formulir Calon Wali Kota Bogor Lewat PDIP, tapi Belum Mengembalikan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com