Soal Korupsi Transjakarta, Kejaksaan Didesak Minta Keterangan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat hukum tata negara, Margarito Kamis, berpendapat, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi harus didengar keterangannya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bus transjakarta. Sebagai pemimpin tertinggi di Jakarta, Jokowi dianggap mengetahui rencana pengadaan bus tersebut.

"Mau tidak mau, Jokowi harus didengar keterangannya, apalagi kalau penyelidikan Kejaksaan Agung mengarah ke sana," kata Margarito di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2014) sore.

Margarito mengatakan, berdasarkan aturan pengelolaan keuangan di setiap daerah, pengadaan atau belanja barang harus melalui satuan kerja perangkat daerah. Setelah itu, pengadaan atau belanja barang itu baru disetujui oleh kepala daerah, dalam hal ini Jokowi sebagai gubernur. "Bahwa rancangan SKPD ditandatangani Gubernur, yes. Tapi, tanda tangan kan tidak serta-merta melanggar hukum. Jadi, apakah itu berarti Jokowi tahu ada yang direncanakan, apakah mengetahui pencairannya, itu yang harus dicari tahu oleh Kejagung," ujarnya.

Kasus yang menjerat mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono sebagai tersangka ini menjadi lebih terbuka. Sebelumnya, Pristono menilai bahwa Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengetahui proses pengadaan bus transjakarta sejak awal. Menurut dia, program ini bersifat struktural, dari atas sampai bawah. Pembahasan anggaran program ini juga ada di DPRD.

Sementara itu, Jokowi enggan berkomentar mengenai kemungkinan bahwa dia diperiksa Kejagung terkait kasus ini. Jokowi mengatakan bahwa urusan kejaksaan merupakan wilayah hukum. Dia menyerahkan pengawasan program kepada Inspektorat serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Menurut Jokowi, pengadaan bus itu merupakan tanggung jawab pengguna anggaran yang melaksanakan program tersebut. Kendati demikian, Jokowi mengakui bahwa dialah yang menandatangani pengajuan anggaran untuk pengadaan transjakarta.

Kasus dugaan korupsi pengadaan transjakarta dan BKTB pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta tahun 2013 ini juga menjerat Direktur Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Prawoto. Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama-sama dengan Pristono. Dalam kasus ini, diduga ada penggelembungan dana pengadaan bus untuk transjakarta senilai Rp 1 triliun dan pengadaan bus untuk peremajaan senilai Rp 500 miliar.