Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki: Siapa yang "Kebakaran Jenggot"?

Kompas.com - 22/05/2014, 07:29 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai tudingan pengacara mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono, Feldy Taha, yang menuduhnya sebagai orang yang paling berperan dalam pencopotan Pristono dari jabatannya tak berdasar. Menurut Basuki, ia tak memiliki wewenang apa pun dalam hal mencopot dan memutasi pejabat.

"Jadi siapa yang kebakaran jenggot? Bahkan kalau saya Plt (Gubernur) saja tidak boleh copot orang. Tetap harus seizin menteri," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (21/5/2014).

Terkait proyek pengadaan bus, Basuki mengaku sudah pernah memperingatkan Pristono dari jauh-jauh hari. Menurut dia, bus asal Tiongkok yang hendak digunakan sangat tidak layak pakai.

Basuki pun menyesali peresmian pengoperasian bus kota terintegrasi bus transjakarta (BKTB) pada pertengahan Januari 2014. Padahal, kata Basuki, saat itu Pemerintah Provinsi DKI belum secara resmi melakukan serah terima bus dari produsen.

"Tapi dia tetap suruh kita pakai. Terus kenapa Anda resmikan bus yang belum Anda terima," katanya dengan nada tinggi.

Saat diketahui ada 14 bus yang komponennya mengalami karat, Basuki mengaku sudah pernah menanyakannya kepada Pristono. Saat itu, kata dia, Pristono mengatakan bahwa bus tersebut masih dalam tahap uji coba dan belum secara resmi diterima oleh Pemprov DKI.

"Oke, kalau hanya titipan. Tapi kenapa suruh kita pakai, gitu lho. Terus dia bilang, 'Sudah, Pak, masih ada masa konstruksi 50 hari'. Begitu lewat (50 hari), terus kenapa suruh kita terima. Dasarnya apa?" ucap Basuki dengan wajah memerah.

Sebelumnya, Feldy Taha menuding Basuki sebagai orang yang paling berperan dalam pencopotan Pristono dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Perhubungan, setelah penemuan 14 bus yang mengalami karat pada komponennya.

"Yang 'kebakaran jenggot' soal bus ini bekas adalah Ahok (Basuki). Dia juga yang terus menyudutkan klien kami untuk dicopot dari jabatannya. Ini namanya pembunuhan karakter," kata Feldy, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (21/5/2014).

Ke-14 bus berkarat itu saat ini masih berada di pul milik PPD di Ciputat, Tangerang. Bus-bus tersebut bergabung dengan 531 bus lainnya yang hingga saat ini belum diserahterimakan karena Pemprov DKI baru membayar sebesar 20 persen dari jumlah total uang pembelian yang mencapai sekitar Rp 1,5 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com