Baleg DPRD Kota Depok Sebut Nur Mahmudi Ikut Andil Pungli KTP

Menurut Edmond, secara tidak langsung, Nur Mahmudi merestui pungli tersebut karena tidak mensosialisasikan ke masyarakat terkait dianulir atau dihapusnya Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pada akhir 2013 lalu.

"Setelah Perda lama dianulir, seharusnya wali kota langsung mensosialisasikan ke masyarakat serta segera membuat kebijakan baru. Tapi ini tidak dan justru mendiamkan pungli terjadi terus. Berarti sama saja wali kota merestui pungli itu. Ini sudah tidak benar," papar Edmond kepada Warta Kota, Minggu (1/6/2014).

Retribusi pembuatan KTP dan KK baru serta mutasi sebesar Rp 100.000 yang diatur dalam Perda Kota Depok Nomor 8 Tahun 2012 sudah dianulir atau dihapus oleh Banleg DPRD Depok pada akhir 2013 lalu.

Penghapusan berdasarkan ketetapan DPR RI dalam perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan tidak ada lagi pungutan atau biaya apapun dalam pembuatan KTP dan KK atau surat pindah kependudukan warga untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

Namun walau Perda sudah dianulir, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok tetap menerapkan Perda ini dan melakukan pungutan retribusi Rp 100.000 bagi warga yang mengurus KTP baru dan KK baru. Karenanya, kata Edmond, ia meminta wali kota Depok Nur Mahmudi Ismail untuk segera menghentikan praktek pungli itu dan mencopot Kepala Disdukcapil Mulyamto.

"Sebab sudah banyak masyarakat yang dirugikan atas ulahnya," katanya.

Menurutnya, jika pungli ini terus berlanjut mala dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar rapat bersama Ketua DPRD Rintis Yanto untuk membahas hal tersebut.

"Kami juga akan segera usulkan ke Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Depok untuk segera mencopot Kepala Disdukcapil Mulyamto dari jabatannya itu," ujar Edmond.