Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/06/2014, 17:53 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, saat ini Pemprov DKI memberi waktu dua bulan kepada PT Jakarta Monorail (JM) untuk bisa memenuhi syarat-syarat perjanjian kerja sama (PKS).

Apabila dalam dua bulan PT JM tak dapat memenuhi syarat-syarat tersebut, Pemprov DKI akan menghentikan perizinan kepada PT JM dan akan mengganti moda transportasi monorel dengan LRT.

"Apa yang terjadi kalau PT JM tidak sanggup memenuhi permintaan kami, ya akan kami batalkan. Lalu, apakah Jakarta jadi tidak punya transportasi massal? Tidak. Kami akan bangun light rapid transit (LRT)," katanya di Balaikota Jakarta, Senin (9/6/2014).

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, pembangunan LRT beserta kajiannya bisa saja dilakukan dengan menggandeng jajaran badan usaha milik daerah (BUMD). Ia menilai, cara tersebut akan efektif agar Pemprov tak mengeluarkan uang terlalu banyak.

Ahok juga berencana melakukan kerja sama dengan pemilik properti dan pengembang. "Kan kita tidak perlu modal untuk bangun LRT. Kasih mereka (pemilik dan pengembang properti) hak untuk penggunaan ruang udara. Nanti mereka saja yang bangun LRT," ujarnya.

Beberapa hari lalu, Ahok mengaku sedang mewacanakan membangun sarana LRT yang nantinya akan menghubungkan titik-titik di pusat Kota Jakarta, termasuk di sepanjang Jalan Asia Afrika, Senayan, dan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan.

Ahok mengatakan tak masalah bila LRT dibangun di kedua kawasan yang rencananya digunakan untuk jalur monorel tersebut. Sebab, ia berencana membongkar tiang-tiang monorel bila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta benar-benar menghentikan kerja sama dengan PT JM.

Pemprov DKI mengajukan sejumlah syarat kepada PT JM sebelum kerja sama ditandatangani. Syarat-syarat itu meliputi pelunasan harga tiang, penyediaan modal 5 persen dari total nilai proyek, serta desain stasiun dan depo yang cocok dengan tata ruang.

"(Tiang monorel) bongkar saja. Biarin aja jadi sejarah kalau di situ pernah ada rencana pembangunan monorel," katanya di Balaikota Jakarta, Jumat (6/6/2014).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Heru Budi Betolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Heru Budi Betolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Megapolitan
Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com