Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Danpuspom TNI AD: Motif Anggota Bakar Juru Parkir Hanya Kriminal Biasa

Kompas.com - 07/07/2014, 13:06 WIB
Adysta Pravitra Restu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Angkatan Darat Mayor Jenderal Unggul K Yudoyono mengatakan bahwa motif yang dilakukan mantan Prajurit Satu (Pratu) Heri Ardiansyah membakar juru parkir Monumen Nasional adalah kriminal biasa. Unggul menganggap itu hanya ketidakpuasan pribadi Heri atas apa yang dimintanya.

"Motifnya kriminal biasa, jadi tidak ada motif lain-lain, ini kan hanya ketidakpuasan dia (Heri) karena apa yang diminta tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya," ujar Unggul di Pusat Polisi Militer TNI AD (Puspom AD), Gambir, Jakarta Pusat, Senin (7/7/2014).

Unggul menambahkan, kriminal murni ini dilakukan secara individu dan tak ada prajurit TNI lain yang ikut terlibat. Unggul mengaku TNI telah memonitor kejadian tersebut, dan dinyatakan sebagai pemerasan terhadap masyarakat kecil.

Perilaku anggota TNI ini, kata Unggul, sangat tidak pantas dilakukan. Sebagai konsekuensinya, Heri dijatuhkan sanksi hukum dan pemecatan. "Inilah salah satu sanksi yang harus kami berikan kepada yang bersangkutan, apalagi yang bersangkutan sampai-sampai melakukan penganiayaan yang begitu berat, yang mengakibatkan orang menjadi luka-luka parah," kata Unggul.

Jenderal bintang dua itu mengungkapkan, pada saat kejadian, Heri dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh alkohol. Seharusnya, dengan kondisi sadar, Heri tak melanggar aturan kerjanya. "Ini tidak boleh terjadi sebetulnya, makanya hukumannya diperberat. Ancaman hukuman pokoknya yang dilakukan itu ialah melanggar Pasal 351 ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara, jadi selain dipecat, (Heri) mendapat kurungan selama lima tahun," kata Unggul.

Namun, seperti yang diketahui sebelumnya, pada konferensi pers yang dilaksanakan Minggu (29/6/2014), Kepala Pusat Penerangan TNI AD (Kapuspen AD) Brigadir Jenderal Andika Perkasa mengatakan bahwa Pratu Heri, NRP 31060524870384, Tamtama Detasemen Markas Pusat Polisi Militer TNI AD, dikenakan Pasal 354 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman delapan tahun penjara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com