Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penerapan ERP Bisa Memaksa Warga Naik Angkutan Umum

Kompas.com - 16/07/2014, 09:57 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Edi Nursalam yakin kemacetan di Jakarta akan terurai apabila penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) jadi diterapkan.

Edi mengatakan sudah banyak kota di dunia yang berhasil mengatasi kemacetan dengan menerapkan ERP, seperti Singapura dan London.

"Untuk efektif mengurangi kemacetan beberapa negara seperti Singapura, Inggris yaitu London sudah menerapkan sistem ERP. Itu terbukti bisa memaksa orang untuk menggunakan angkutan umum," kata Edi saat dihubungi, Rabu (16/7/2014).

Edi juga menjelaskan bahwa penerapan ERP akan dapat menaikkan pendapatan daerah karena pemasukan yang masuk dari setiap kendaraan yang melintasi gerbang elektronik ERP bisa masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan itu diharapkan bisa membantu mensubsidi perbaikan dan pengadaan transportasi umum.

"Penerapan ERP bisa mengurangi kemacetan dan memaksa orang untuk menggunakan angkutan umum. Apalagi, tarif akan mengikuti kepadatan di jalur ERP. Semakin padat kendaraan, maka semakin tinggi pula tarif yang akan dikenakan," jelasnya.

Seperti diberitakan, Selasa (15/7/2014), ERP mulai diuji coba. Uji coba dimulai dengan sinkronisasi gerbang elektronik terhadap alat on board unit (OBU) yang dipasang di dua unit mobil milik Dinas Perhubungan DKI yang dijadikan sampel.

Pada tahap awal, gerbang elektronik hanya dipasang di depan gedung Panin Bank, Jalan Sudirman. Uji coba dilakukan secara bertahap selama tiga bulan ke depan. Setelah tahap sinkronisasi dinilai beres, dilanjutkan pembagian acak 50 alat OBU kepada pengguna mobil yang berkantor di Jalan Sudirman.

Jalan berbayar resmi diberlakukan setelah uji coba rampung dan perusahaan pemenang tender dipilih. Nantinya ERP diterapkan berbarengan dengan sistem pendataan kendaraan bermotor yang berbasis elektronik, yaitu electronic registration dan identification (ERI).

Dengan demikian, penegakan hukum lalu lintas yang dipakai juga berbasis elektronik, yaitu electronic law enforcement (ELE) sehingga tidak perlu ada penilangan di tempat.

Jalan berbayar atau electronic road pricing rencananya diberlakukan mulai Januari 2015.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com