Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/08/2014, 12:16 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun menolak anggapan yang mengatakan bahwa niatnya untuk mundur dari jabatan karena mengalami stres berat. Ia juga menegaskan bahwa niatnya mengundurkan diri juga bukan karena tak sanggup mengatur anak buahnya.

Menurut Lasro, semua stafnya dari mulai guru sampai eselon III selalu berkomitmen mendukungnya. Mereka, kata dia, mendukung perubahan dan penataan ulang di institusi tersebut.

"Ada yang harus diluruskan. Ada bahasa yang bilang stres dan frustasi karena anak buahnya. Enggak kok! Anak buah saya semuanya komit. Kalau tidak komit, saya tidak mungkin dapat anggaraan yang demikian besar," kata Lasro, di Balaikota Jakarta, Kamis (7/8/2014).

"Karena usia semakin tua, maka kearifan yang akan ditagih. Semua orang ingin meninggalkan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Jadi dengan dasar itu mereka mendukung saya untuk perubahan dan perbaikan ini," tambah Lasro.

Lasro pun menegaskan bahwa pengunduran dirinya dari Dinas Pendidikan karena ia merasa telah selesai melakukan tugas-tugasnya. Ia menganggap apabila telah selesai melaksanakan tugas, maka sudah seharusnya mundur.

"Kita harus tahu bahwa jabatan itu tidak harus dikekepin. Kalau dikekepin terus, wah Lasro ini kecil sekali kayak badannya," ujar pria yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana itu.

Kabar seputar rencana pengunduran diri Lasro akibat stres tak dapat mengurus anak buah pertama kali diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama.

Menurutnya, Lasro telah menyampaikan niat untuk mundur dari jabatan yang baru diembannya selama sekitar enam bulan itu. 

"Pak Lasro, dia bilang sudah tidak tahan (jadi Kadisdik). Dia mengalami stres berat dan ingin dipindahkan," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Rabu kemarin.

Ahok sendiri mengapresiasi langkah Lasro yang telah merampingkan beberapa unit di Dinas Pendidikan. Tak hanya itu, Ahok juga memuji Lasro yang pernah menyelamatkan anggaran pendidikan sekitar Rp 2 triliun dari penggelembungan maupun pemborosan anggaran 2013.

"Orang jujur dan baik memang banyak, tapi yang berani enggak banyak. Anak-anak buahnya, suku dinasnya itu memang terlalu parah semua. Belum tahu lah nanti Pak Lasro akan ditaruh di mana," ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal 'Fogging' buat Atasi DBD di Jakarta

Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal "Fogging" buat Atasi DBD di Jakarta

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com