"Saya pikir Nur Mahmudi pada masa lalu kehadirannya sering pada tataran visual, bukan tindakan dan berhadapan langsung dengan persoalan di tengah masyarakat," kata Rizal di Juliet Coffee, Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, Sabtu (6/9/2014).
Rizal menyatakan, Nur Mahmudi sebagai Wali Kota Depok selama dua periode hanya membuat model pemerintahan yang memperluas ruang jarak antara masyarakat dengan pemerintahan kota. Menurut dia ada ketidakpedulian pemerintah kota terhadap problematika lingkungan yang dihadapi rakyatnya.
Kampanye pemerintah pun, kata Rizal, tak berjalan sesuai janji kampanye itu. "Inilah yang membuat warga Depok merasa kotanya bukan hanya tak diurus tapi salah urus," kecam dia. Mewujudkan pemerintahan adil saja, sebut dia, baru ungkapan visual.
"Dulu misalnya kampanye bersih (dari praktik korupsi), tapi penilaian dari KPK (menyebutkan Depok) termasuk korup," ucap Rizal. Dia pun berharap pada masa mendatang Depok dapat menampilkan diri sebagai medium partisipasi publik yang melibatkan tak hanya suara masyarakat tetapi juga ide dan persoalan warga.
Bila partisipasi bergeser ke arah yang diinginkannya itu, Rizal berpendapat pemerintah dapat bertindak dari segala aspek untuk Kota Depok. "Ini yang tak kita rasakan selama ini. Pemerintah seolah super hero yang hanya bisa menyelesaikan masalah sendiri," ungkap dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.