Serapan Anggaran DKI Belum 30 Persen, Jauh di Bawah Target Jokowi

Padahal, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menargetkan penyerapan anggaran mencapai 97 persen.

"Penyerapan (anggaran) secara keseluruhan ya masih dibawah 30 (persen)," kata Endang, saat ditemui di Ruang Pola Bappeda DKI Jakarta, Selasa (16/9/2014).

Salah satu kendala rendahnya serapan APBD DKI karena masih banyak program yang berproses di Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (ULP) DKI. Seluruh kegiatan lelang yang mulanya dilaksanakan di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD), kini dipusatkan di ULP.

Selain itu, banyak SKPD dan UKPD yang belum memenuhi persyaratan pelaksanaan lelang tender. Sehingga, banyak dokumen yang dikembalikan dan SKPD diminta melengkapinya. Apalagi, ULP juga baru resmi terbentuk pada Maret 2014 lalu.

"Ada lima ribu lebih paket yang diurus di ULP. Ada paket kegiatan yang sudah diumumkan pemenang lelangnya, ada yang sudah kontrak, ada juga yang masih menunggu pengumuman, dan ada yang menunggu kelengkapan dokumen," kata Endang.

Meski serapan anggaran jauh dari harapan Jokowi, Endang sesumbar serapan APBD tahun ini jauh lebih besar dibandingkan serapan anggaran sebelumnya. Pada tahun 2012 lalu, serapan anggaran mencapai 80 persen dari total anggaran Rp 41,3 triliun. Kemudian di tahun 2013, penyerapan anggaran meningkat menjadi 82 persen dari Rp 50,1 triliun.

"Ya, Insya Allah kami usahakan (serapan anggaran) bisa lebih baik dari sebelumnya. Ini perlu partisipasi aktif SKPD juga," ujar Endang.