Lurah yang Pernah Tolak Lelang Jabatan Jokowi Akan Dimutasi

Heru mengatakan, sejak dua pekan lalu, dia telah menerima laporan dari 15 rukun warga (RW) di Kelurahan Tugu Utara terkait sejumlah masalah yang muncul setelah Mulyadi menjadi Lurah Tugu Utara.

Keluhan yang diungkapkan warga itu, antara lain, proyek pengerukan saluran yang dinilai tidak maksimal serta anggaran dengan pengeluaran yang terlalu besar.

Heru mengaku telah meminta Mulyadi untuk cuti selama satu bulan. Untuk mengisi kekosongan jabatan, Wakil Lurah Tugu Utara Abdul Malik ditunjuk sebagai pelaksana harian (plh) lurah.

"Saya harus melalui mekanisme bahwa mutasi merupakan kewenangan Pemprov DKI. Saat ini, tugas harian dilaksanakan oleh Wakil Lurah Abdul Malik sebagai plh," kata Heru, Kamis (18/9/2014).

Menurut Heru, jajarannya telah melayangkan surat ke BKD DKI berupa laporan kinerja Mulyadi dan rekomendasi agar ia segera dimutasi. Sebab, sebagai wali kota, dia tidak mempunyai kewenangan melakukan penegakan aturan dan memutasi lurah atau camat.

"Kalau wali kota mau menegakkan aturan, seperti  menonaktifkan pejabat, itu harus melalui tingkat provinsi. Lurah Mulyadi sudah saya minta cuti selama satu bulan, dan rekomendasi mutasinya saya sudah dikirimkan kemarin," ujarnya.

Sementara itu, Ketua RW 04 Kelurahan Tugu Utara Warsito berharap, pengganti Mulyadi nantinya dapat memahami karakter dan wilayah Tugu Utara. "Dengan demikian, ia mampu membangun komunikasi yang baik dengan warga," kata Warsito.

Sekadar untuk diketahui, nama Mulyadi sempat terkenal pada pertengahan tahun lalu saat dia menentang program lelang jabatan yang digagas Gubernur DKI Joko Widodo. Mulyadi yang saat itu menjabat sebagai Lurah Warakas awalnya tidak bersedia mengikuti lelang jabatan. Namun, dia akhirnya ikut juga dan berhasil lolos menjadi Lurah Tugu Utara.