Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hak Pejalan Kaki Tak Diindahkan, Kelompok Ini Ruwatan di Jalan

Kompas.com - 19/09/2014, 18:03 WIB
Unoviana Kartika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Pejalan Kaki melakukan aksi Ruwatan Zebra Cross, yaitu mengecat kembali zebra cross di Jalan Kebon Kacang Raya yang berbatasan dengan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2014) petang.

Aksi ini merupakan bentuk protes lantaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak juga merespons permintaan Koalisi Pejalan Kaki untuk lebih memperhatikan hak-hak pelajan kaki.

 
"Hak pejalan kaki di jalan cuma tiga, yaitu trotoar, zebra cross, dan jembatan penyeberangan orang. Kalau ini saja tidak dapat dipenuhi, bagaimana pejalan kaki bisa merasa nyaman jalan di jalanan?" kata Alfred Sitorus, Koordinator Koalisi Pejalan Kaki, di lokasi.
 
Aksi ini, menurut dia, untuk mengembalikan wujud dan kepastian hukum bagi pejalan kaki. Seperti diketahui, hak pejalan kaki sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 
Ruwatan zebra cross di Jalan Kebon Kacang Raya tersebut merupakan aksi kedua mereka setelah pengecatan zebra cross yang dilakukan di Jalan Wahid Hasyim. Selanjutnya, mereka berencana melakukan aksi yang sama di sepuluh titik di wilayah tersebut.
 
"Mungkin yang kami lakukan ini tidak terlalu bermanfaat bagi pejalan kaki, tetapi paling tidak ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap pengembalian hak pejalan kaki," kata Alfred.
 
Berdasarkan pantauan Kompas.com, sekitar belasan orang dari Koalisi Pejalan Kaki mengecat kembali zebra cross yang sudah memudar dengan cat akrilik putih dan kuas. Di sekitar lokasi pengecatan, mereka juga memasang papan-papan yang bertuliskan "Mohon maaf!! Perjalanan Anda terganggu. Sedang ada perbaikan hak pejalanan kaki #zebracross".
 
Karena dilakukan sekitar pukul 16.00 sore di jalan yang masih lengang, aksi mereka tidak mengakibatkan kemacetan. Beberapa petugas kepolisian yang tengah bertugas di Bundaran Hotel Indonesia pun sigap mengatur arus lalu lintas saat aksi berlangsung.
 
Sementara itu, Kepala Sudin Perhubungan Jakarta Pusat Syamsuddin mengatakan, aksi pengecatan ini belum mendapatkan izin.
 
"Seharusnya tidak boleh mengecat zebra cross di badan jalan karena itu adalah tupoksi dinas perhubungan," ujar Syamsuddin melalui pesan singkat, Jumat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

Megapolitan
KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

Megapolitan
Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Megapolitan
Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Megapolitan
Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Megapolitan
Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Megapolitan
NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Megapolitan
Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

Megapolitan
Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com