Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rencana Ahok Ingin Tata PKL di Jakarta Tiru Gangnam Sulit Diterapkan

Kompas.com - 22/09/2014, 18:12 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Keinginan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang ingin mengadopsi penataan pedagang kaki lima (PKL) di Gangnam, Seoul, Korea Selatan, tampaknya membutuhkan proses panjang.

Sebab, tak mudah untuk mengadopsi cara tersebut di Jakarta. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) Joko Kundaryo mengatakan, saat ini kondisi trotoar yang ada di Jakarta sudah banyak yang tidak laik dan relatif sempit.

"Area pedestrian mereka (di Korsel) luas. Beda sama kita yang aksesnya terhambat karena trotoar kita sempit. Makanya, enggak bisa langsung diterapkan di sini, harus distimulasikan," kata Joko, di Balaikota Jakarta, Senin (22/9/2014).

Tak hanya itu, Joko juga mengatakan sulit apabila menerapkan aturan yang hanya memperbolehkan segelintir PKL berjualan di trotoar karena hal tersebut dapat membuat iri PKL lainnya yang dilarang berjualan.

"Kalau mereka di sana (Korsel) itu dikasih satu titik 10 PKL, bisa terus 10. Kalau di sini, enggak bisa dibilang begitu. Kalau harus 10 nanti malah bertambah terus, belum lagi ada ormas atau preman bisa nambah jadi 50," ujar Joko.

Sebelumnya, Basuki mengatakan kalau di Gangnam, pemerintah mengizinkan para PKL berdagang di trotoar dan taman. Namun, Pemprov DKI, lanjut dia, harus secara ketat mengontrol para PKL tersebut. [Baca: Adopsi Penataan di Gangnam, Ahok Izinkan PKL Berjualan di Trotoar, asal...]

"Jika tidak, satu ruas jalan bisa diduduki hingga lima PKL dan dengan mudahnya ormas menguasai kawasan itu," kata pria yang akrab disapa Ahok itu.

Penertiban di Gangnam, kata Ahok, bisa diterapkan di Jakarta dengan cara membuka pendaftaran PKL. Saat ini, lanjut dia, Dinas KUMKMP DKI Jakarta sedang mendata para PKL yang berjualan di Ibu Kota.

Hanya para PKL yang terdaftar itulah yang bisa berjualan di trotoar maupun taman di Jakarta. "Untuk mencegah preman menguasai dan menjual lapak, DKI bakal menerapkan pembayaran retribusi dengan ATM Bank DKI. Sekarang (pendataan) sudah jalan. Ada 3.000 PKL yang sudah daftar," kata Ahok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Megapolitan
Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Megapolitan
Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Megapolitan
Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Megapolitan
Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Megapolitan
Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Megapolitan
“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

Megapolitan
Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Megapolitan
Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Megapolitan
Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Megapolitan
Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Megapolitan
Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Megapolitan
Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Megapolitan
Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com