"Kalau FPI Minta DPRD Tidak Melantik Ahok, Wah Enggak Bisa Bos"

Yang penting, kata dia, kegiatan unjuk rasa berlangsung tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum. Prasetyo bahkan akan memfasilitasi apabila ada perwakilan FPI yang akan menemui anggota DPRD.

"Yang penting demonya baik dan tidak anarkistis. Sebagai warga negara, kami akan memfasilitasi apabila mereka minta. Kami kan wakil rakyat," kata Prasetyo, di Gedung DPRD, Selasa (23/9/2014).

Mengenai tuntutan FPI yang meminta DPRD tidak melantik Wakil Gubernur Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama untuk menjadi gubernur, Prasetyo menilai hal tersebut sulit dilakukan. Sebab, kata dia, naiknya Ahok merupakan konsekuensi dari penerapan undang-undang. [Baca: Ahok: Aku Juga Menolak FPI]

"Kalau FPI minta DPRD tidak melantik Ahok, wah enggak bisa Bos. Kami kan menjalankan konstitusi bray," ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Untuk informasi, sebelumnya tersebar informasi bahwa aksi unjuk rasa besar-besaran telah ramai dibincangkan di media sosial. Undangan "Aksi Tolak Ahok Jadi Gubernur DKI Jakarta" itu mengatasnamakan ormas FPI. [Baca: Rabu, FPI Gelar Aksi Tolak Ahok Jadi Gubernur DKI]

Massa diminta berkumpul di kantor FPI di Petamburan, Jakarta Pusat. Undangan ini juga berisi maklumat dari DPD FPI Jakarta yang isinya ialah DPD FPI DKI Jakarta menolak Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta dan DPD FPI DKI Jakarta menyerukan agar Kemendagri dan DPRD DKI Jakarta tidak melantik Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Selain itu, DPD FPI DKI Jakarta menyerukan pemilihan gubernur baru melalui DPRD DKI Jakarta atau referendum rakyat Jakarta untuk menolak Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dalam situs tersebut juga dimuat salinan surat maklumat yang dikeluarkan DPD FPI DKI Jakarta. Isu SARA menjadi alasan penolakan Ahok untuk memimpin Jakarta.