"Kami enggak pernah pakai duit dia. Dia hanya menghabiskan uangnya untuk kampanye televisi yang ada Prabowo dan kami berdua (Jokowi-Basuki)," kata Basuki, di Balaikota, Kamis (9/10/2014).
Hashim menilai ada "harga" yang harus dibayar Jokowi karena meninggalkan Jakarta dan mencalonkan diri dalam pemilu presiden (pilpres) lalu. Bahkan, ia menganggap langkah Jokowi sebagai personal betrayal.
Bukan kali pertama Hashim menuntut Jokowi. Saat Jokowi memutuskan mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilu Presiden 2014 lalu, Hashim juga menyinggung hal yang sama. Saat itu, Basuki yang masih menjabat sebagai Ketua Bidang Politik DPP Partai Gerindra itu membela Jokowi dibanding Hashim.
"Jadi ada iklan Pak Prabowo, terus Pak Jokowi sekelibat lewat. Pak Jokowi tidak merasa (iklan) itu bantu dia, malah Pak Jokowi minta stop, tidak mau ada iklan di TV," kata Basuki saat itu.
Sebagai informasi, Hashim sebelumnya menegaskan bahwa Koalisi Merah Putih yang menguasai parlemen akan menjadi oposisi yang aktif dan konstruktif dalam mengawal pemerintahan Jokowi-JK. Parlemen yang dikuasai oleh Koalisi Merah Putih itu memiliki otoritas untuk mengawasi pemerintahan Jokowi, termasuk penentuan sejumlah jabatan di pemerintahan dan lembaga, seperti Kapolri, Panglima TNI, Hakim Agung, dan anggota Mahkamah Konstitusi.
Menurut Hashim, Jokowi pernah berjanji untuk memimpin Jakarta selama lima tahun penuh. Kemudian muncullah pernyataan dari Hashim, "Ada harga yang harus dibayar (karena meninggalkan jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta)."
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.