Ini Kata FPI soal Wacana Pembubaran

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam (FPI) KH Jafar Shodiq meminta agar kesalahan oknum anggota FPI hendaknya tidak disamaratakan untuk dijadikan alasan pembubaran organisasi.

"Kalau ada anggota kami yang salah, akan kita tegur dan ditindak sesuai hukum, serta wajib bertanggung jawab untuk menyerahkan diri pada kepolisian, bukan lantas seluruh organisasinya dibubarkan," katanya di Jakarta, Sabtu (11/10/2014).

Dia mencontohkan, bila ada anggota Brimob yang berbuat salah, maka mekanisme yang harus dilakukan adalah menindak anggota itu sesuai hukum, bukan lantas membubarkan institusi Polri.

Jafar mengatakan, organisasinya sudah melakukan mekanisme sesuai aturan, yakni memberikan teguran kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) FPI DKI Jakarta yang melakukan kesalahan saat beraksi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta dan Balaikota.

Selain itu, pihaknya juga meminta agar beberapa pengurus atau pimpinan DPD FPI DKI Jakarta yang turut dalam aksi tersebut untuk bertanggung jawab dengan menyerahkan diri kepada kepolisian.

"Ada tradisi dalam FPI, yakni apabila kita melakukan kesalahan, maka harus bertanggung jawab, dan FPI didirikan bukan untuk melanggar hukum," ujarnya.

Untuk itu, pihaknya meminta sejumlah institusi yang mendesak pembubaran organisasi FPI untuk melihat aturan dan mekanismenya karena pendirian FPI sama seperti yang lainnya, yakni melalui prosedur hukum dan aturan yang berlaku.

"Negara melalui undang-undang melindungi setiap warganya dalam berorganisasi. Oleh karena itu, apabila ada desakan pembubaran, saya sih apa kata mereka. Yang perlu diingat, FPI didirikan melalui prosedur hukum yang berlaku," katanya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Sutarman mengatakan bahwa ormas FPI seharusnya dibubarkan karena massa dari ormas itu sering melakukan kericuhan. Oleh karenanya, hal itu tersebut dinilai bukan kesalahan dari oknum ormas tersebut, melainkan sudah menjadi karakter gerakan mereka.

Selain itu, Polda Metro Jaya telah mengirimkan surat rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri untuk membubarkan FPI karena alasan yang sama, yakni sering melakukan kericuhan atau kekerasan dalam setiap aksinya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, pembubaran ormas FPI bisa dilakukan melalui proses hukum di pengadilan, yang diajukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.