JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak Kamis (16/10/2014) lalu, tampuk kepemimpinan Jakarta telah beralih dari Joko Widodo ke Basuki Tjahaja Purnama. Pada rapat pimpinan (rapim) pertama yang dipimpin oleh Basuki dengan jabatannya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur ini, dia akan "tancap gas" membuat sebuah kebijakan.
Nantinya, anggaran program suku dinas bakal dimasukkan dalam pos kota/kabupaten di wali kota. Wali kota bertugas untuk mengontrol kinerja serta realisasi program suku dinas. Menurut dia, selama ini kerap terjadi tumpang tindih antara dinas dan suku dinas. Banyak ditemukan anggaran untuk program yang sama (anggaran ganda) di suku dinas dan dinas. Melalui perubahan pengelolaan ini, Basuki berharap, DKI dapat menghemat anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI.
"Saya enggak mau ada kejadian tumpang tindih seperti di Dinas Pekerjaan Umum (PU) kemarin. Jakarta ini aneh, jalan masih bagus kok sudah dihotmix diaspal lagi? Kenapa? Suku Dinas merasa tanggung jawab dia, eh dinasnya malah tender perusahaan dan menimpa (aspal jalan) lagi, lucu kan kayak gitu," kata pria yang biasa disapa Ahok itu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.