Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dinyatakan sebagai Kota Macet, Ini Tanggapan Pemkot Bogor

Kompas.com - 22/10/2014, 13:54 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Bogor menanggapi hasil Pusat Penelitian dan Pengembangan Darat Kementerian Perhubungan terkait tingkat kemacetan di kota hujan itu yang menempati peringkat teratas setelah Jakarta. Hasil penelitian itu akan dijadikan sebagai dorongan untuk membenahi sistem transportasi di Bogor.

"Ya, kita jadikan ini sebagai dorongan agar program utama kita menuntaskan persoalan kemacetan di Kota Bogor dapat segera terlaksana," kata Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman saat dihubungi di Bogor, Selasa (22/10/2014) malam.

Sebelumnya, Usmar sempat mempertanyakan metodologi yang digunakan Kementerian Perhubungan untuk mengukur tingkat kemacetan di Kota Bogor. [Baca: Jakarta, Bogor, dan Bandung, Kota Paling Rawan Macet]

"Dasar mengukurnya apa, apakah menggunakan ukuran ruas jalan, hari aktivitas, atau jumlah kendaraan," katanya.

Menurut dia, jika metodologi yang dilakukan dengan membandingkan kondisi lalu lintas antara Kota Bogor dan Jakarta sangatlah berbeda.

Ia mengatakan bahwa pada akhir pekan Kota Bogor justru mengalami kemacetan, sementara di Jakarta sepi. "Berbeda kalau hari kerja, Jakarta macet, Bogor justru sepi," katanya.

Terlepas dari itu, lanjutnya, kondisi arus lalu lintas di Kota Bogor selama 10 tahun terakhir mengalami penurunan laju kendaraan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius. Jajarannya saat ini menjadikan kemacetan dalam enam skala prioritas kerja pemerintah.

Enam skala prioritas tersebut yaitu kemacetan, penataan PKL, sampah, kemiskinan, ruang publik, dan ruang terbuka hijau.

"Pemerintah Kota Bogor saat ini memiliki program utama dalam mengatasi kemacetan, yakni pembenahan infrastruktur dan sarana serta prasarana transportasi yang ada," ujarnya.

Dia menambahkan, program pembenahan di antaranya penataan moda transportasi, optimalisasi Terminal Baranangsiang, serta park and ride di Stasiun Sukaresmi yang akan dibangun.

"Kita optimistis 2017 penggunaan mobil pribadi di Kota Bogor dapat kita tekan jumlahnya," kata Usmar.

Kementerian Perhubungan melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Darat merilis 11 kota macet di Indonesia.

Kota Bogor berada di peringkat kedua setelah Jakarta dengan tingkat kemacetan mencapai 15,32 km per jam dengan volume to capacity (VC) ratio 0,86. Sedangkan Jakarta 10-20 km per jam dan VC ratio 0,85.

Di posisi ketiga ditempati Tangerang (22 km per jam) VC ratio 0,82. Bekasi di urutan keempat kota termacet dengan 21,86 km per jam dan VC 0,83, disusul Depok di urutan kelima dengan 21,4 km per jam dan VC 0,83.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com