Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demi Buruh, Nilai Kebutuhan Hidup Layak Jakarta Akan Dikaji Ulang

Kompas.com - 23/10/2014, 17:27 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta akan mengkaji ulang nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di DKI Jakarta. Hal itu dilakukan sebagai dasar untuk penentuan upah minimum provinsi (UMP) 2015 yang keputusannya direncanakan akan diambil pada 1 November mendatang.

Menurut Priyono, ada beberapa item pada KHL yang akan dikaji ulang, salah satunya adalah air bersih. Dari daftar KHL yang dirilis oleh para buruh, nilai yang laik untuk air bersih adalah sebesar Rp 50.000 per bulan.

Sedangkan nilai yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) hanya Rp 9.360 per bulan. "Seperti air juga perlu ditingkatkan kualitasnya. Yang tertera air PAM itu 2.000 liter per bulan, sebagian katakan tidak layak minum. Saat ini pekerja juga minum seperti air kemasan," kata Kadisnakertrans DKI Priyono, di Balaikota Jakarta, Kamis (23/10/2014).

Priyono belum bisa memprediksi berapa besaran UMP untuk tahun 2015 mendatang. Namun ia berharap dengan konversi dan kajian ulang beberapa item KHL bisa mempercepat proses penetapan UMP Jakarta 2015.

"Itu tidak bisa diprediksi dan harus dirapatkan, dirinci. Kalau dikira-kira tidak bisa, tetapi yang pasti kalau ada peningkatan kualitas, pasti akan ada peningkatan harga dan akan berpengaruh terhadap KHL," ujar dia.

Seperti diberitakan, hari ini sejumlah organisasi buruh kembali berunjuk rasa di depan Balaikota Jakarta. Unjuk rasa ini merupakan hari ketiga dari rencana aksi tiga hari berturut-turut.

Unjuk rasa dilakukan sebelum batas akhir penentuan upah minimum provinsi (UMP) yang akan jatuh pada 1 November 2014. Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi menilai ada kesalahan dalam survei KHL yang dilakukan BPS DKI Jakarta.

Ia menuding BPS telah secara sengaja menurunkan kualitas sejumlah komponen dalam perhitungan KHL sehingga angka yang didapat sangat rendah, yakni hanya sekitar Rp 2.331.751.

"Beberapa kualitas item sengaja diturunkan sehingga harganya rendah. Dari 60 item, beda hasilnya. Itu cara mengolahnya pasti salah. Misalnya air minum hanya Rp 9.000 itu sama dengan 3 botol air minum kemasan, terus kita minum apa," kata Rusdi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Ambil Formulir Calon Wali Kota Bogor Lewat PDIP, tapi Belum Mengembalikan

Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Ambil Formulir Calon Wali Kota Bogor Lewat PDIP, tapi Belum Mengembalikan

Megapolitan
Tak Bisa Lagi Kerja Berat Jadi Alasan Lupi Tetap Setia Menarik Sampan meski Sepi Penumpang

Tak Bisa Lagi Kerja Berat Jadi Alasan Lupi Tetap Setia Menarik Sampan meski Sepi Penumpang

Megapolitan
Teman Siswa yang Gantung Diri di Palmerah Sebut Korban Tak Suka Cerita Masalah Apa Pun

Teman Siswa yang Gantung Diri di Palmerah Sebut Korban Tak Suka Cerita Masalah Apa Pun

Megapolitan
Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi untuk Palestina Serukan Tiga Tuntutan Sebelum Membubarkan Diri

Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi untuk Palestina Serukan Tiga Tuntutan Sebelum Membubarkan Diri

Megapolitan
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Botol dan Batu, Polisi: Tak Ada yang Terluka dan Ditangkap

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Botol dan Batu, Polisi: Tak Ada yang Terluka dan Ditangkap

Megapolitan
Cerita Tukang Ojek Sampan Pelabuhan Sunda Kelapa, Setia Menanti Penumpang di Tengah Sepinya Wisatawan

Cerita Tukang Ojek Sampan Pelabuhan Sunda Kelapa, Setia Menanti Penumpang di Tengah Sepinya Wisatawan

Megapolitan
Pendatang Baru di Jakarta Harus Didata agar Bisa Didorong Urus Pindah Domisili

Pendatang Baru di Jakarta Harus Didata agar Bisa Didorong Urus Pindah Domisili

Megapolitan
Pelaku Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Bekerja Sebagai Pengajar di Kampus Jakarta

Pelaku Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Bekerja Sebagai Pengajar di Kampus Jakarta

Megapolitan
Bentuk Unit Siaga SAR di Kota Bogor, Basarnas: Untuk Meningkatkan Kecepatan Proses Penyelamatan

Bentuk Unit Siaga SAR di Kota Bogor, Basarnas: Untuk Meningkatkan Kecepatan Proses Penyelamatan

Megapolitan
Aksi Pencurian Kotak Amal di Mushala Sunter Terekam CCTV

Aksi Pencurian Kotak Amal di Mushala Sunter Terekam CCTV

Megapolitan
Siswa SMP yang Gantung Diri di Jakbar Dikenal Sebagai Atlet Maraton

Siswa SMP yang Gantung Diri di Jakbar Dikenal Sebagai Atlet Maraton

Megapolitan
Detik-detik Mencekam Kebakaran Toko 'Saudara Frame': Berawal dari Percikan Api, Lalu Terdengar Teriakan Korban

Detik-detik Mencekam Kebakaran Toko "Saudara Frame": Berawal dari Percikan Api, Lalu Terdengar Teriakan Korban

Megapolitan
Polisi Periksa Saksi-saksi Terkait Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari

Polisi Periksa Saksi-saksi Terkait Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari

Megapolitan
Massa Aksi yang Menuntut MK Adil Terkait Hasil Pemilu 2024 Bakar Ban Sebelum Bubarkan Diri

Massa Aksi yang Menuntut MK Adil Terkait Hasil Pemilu 2024 Bakar Ban Sebelum Bubarkan Diri

Megapolitan
Massa Pendukung Prabowo-Gibran Juga Demo di Patung Kuda, tapi Beberapa Orang Tak Tahu Isi Tuntutan

Massa Pendukung Prabowo-Gibran Juga Demo di Patung Kuda, tapi Beberapa Orang Tak Tahu Isi Tuntutan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com