Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demi Buruh, Nilai Kebutuhan Hidup Layak Jakarta Akan Dikaji Ulang

Kompas.com - 23/10/2014, 17:27 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta akan mengkaji ulang nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di DKI Jakarta. Hal itu dilakukan sebagai dasar untuk penentuan upah minimum provinsi (UMP) 2015 yang keputusannya direncanakan akan diambil pada 1 November mendatang.

Menurut Priyono, ada beberapa item pada KHL yang akan dikaji ulang, salah satunya adalah air bersih. Dari daftar KHL yang dirilis oleh para buruh, nilai yang laik untuk air bersih adalah sebesar Rp 50.000 per bulan.

Sedangkan nilai yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) hanya Rp 9.360 per bulan. "Seperti air juga perlu ditingkatkan kualitasnya. Yang tertera air PAM itu 2.000 liter per bulan, sebagian katakan tidak layak minum. Saat ini pekerja juga minum seperti air kemasan," kata Kadisnakertrans DKI Priyono, di Balaikota Jakarta, Kamis (23/10/2014).

Priyono belum bisa memprediksi berapa besaran UMP untuk tahun 2015 mendatang. Namun ia berharap dengan konversi dan kajian ulang beberapa item KHL bisa mempercepat proses penetapan UMP Jakarta 2015.

"Itu tidak bisa diprediksi dan harus dirapatkan, dirinci. Kalau dikira-kira tidak bisa, tetapi yang pasti kalau ada peningkatan kualitas, pasti akan ada peningkatan harga dan akan berpengaruh terhadap KHL," ujar dia.

Seperti diberitakan, hari ini sejumlah organisasi buruh kembali berunjuk rasa di depan Balaikota Jakarta. Unjuk rasa ini merupakan hari ketiga dari rencana aksi tiga hari berturut-turut.

Unjuk rasa dilakukan sebelum batas akhir penentuan upah minimum provinsi (UMP) yang akan jatuh pada 1 November 2014. Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi menilai ada kesalahan dalam survei KHL yang dilakukan BPS DKI Jakarta.

Ia menuding BPS telah secara sengaja menurunkan kualitas sejumlah komponen dalam perhitungan KHL sehingga angka yang didapat sangat rendah, yakni hanya sekitar Rp 2.331.751.

"Beberapa kualitas item sengaja diturunkan sehingga harganya rendah. Dari 60 item, beda hasilnya. Itu cara mengolahnya pasti salah. Misalnya air minum hanya Rp 9.000 itu sama dengan 3 botol air minum kemasan, terus kita minum apa," kata Rusdi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pembatasan Kendaraan Dianggap Bisa Kurangi Macet Jakarta, Asalkan Transportasi Publik Baik

Pembatasan Kendaraan Dianggap Bisa Kurangi Macet Jakarta, Asalkan Transportasi Publik Baik

Megapolitan
Buang Pepaya karena Sepi Pembeli, Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Rugi Besar

Buang Pepaya karena Sepi Pembeli, Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Rugi Besar

Megapolitan
Gara-gara Sakit Hati, Seorang Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Gara-gara Sakit Hati, Seorang Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Megapolitan
Harga Pepaya di Pasar Induk Kramatjati Anjlok, Pedagang: Tombok Terus

Harga Pepaya di Pasar Induk Kramatjati Anjlok, Pedagang: Tombok Terus

Megapolitan
Pilkada Kota Bogor 2024, Golkar Prioritaskan Koalisi dengan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Pilkada Kota Bogor 2024, Golkar Prioritaskan Koalisi dengan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Megapolitan
Amankan Penetapan Presiden-Wakil Presiden 2024, Polda Metro Kerahkan 4.051 Personel Gabungan

Amankan Penetapan Presiden-Wakil Presiden 2024, Polda Metro Kerahkan 4.051 Personel Gabungan

Megapolitan
Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya karena Pembeli Belum Balik ke Jakarta

Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya karena Pembeli Belum Balik ke Jakarta

Megapolitan
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Megapolitan
Politisi PAN dan Golkar Bogor Bertemu, Persiapkan Koalisi untuk Pilkada 2024

Politisi PAN dan Golkar Bogor Bertemu, Persiapkan Koalisi untuk Pilkada 2024

Megapolitan
Nasib Tiktoker Galihloss Pelesetkan Kalimat Taawuz Berujung Terseret Kasus Penistaan Agama

Nasib Tiktoker Galihloss Pelesetkan Kalimat Taawuz Berujung Terseret Kasus Penistaan Agama

Megapolitan
Teganya Agusmita yang Tinggalkan Kekasihnya Saat Sedang Aborsi di Kelapa Gading, Akhirnya Tewas karena Pendarahan

Teganya Agusmita yang Tinggalkan Kekasihnya Saat Sedang Aborsi di Kelapa Gading, Akhirnya Tewas karena Pendarahan

Megapolitan
Antisipasi Demo saat Penetapan Prabowo-Gibran di KPU, Warga Diimbau Cari Jalan Alternatif

Antisipasi Demo saat Penetapan Prabowo-Gibran di KPU, Warga Diimbau Cari Jalan Alternatif

Megapolitan
Pendapatan Meningkat 13 Persen, PT KCI Raup Rp 88 Miliar Selama Periode Lebaran 2024

Pendapatan Meningkat 13 Persen, PT KCI Raup Rp 88 Miliar Selama Periode Lebaran 2024

Megapolitan
Soal Penambahan Lift dan Eskalator di Stasiun Cakung, KCI Koordinasi dengan Kemenhub

Soal Penambahan Lift dan Eskalator di Stasiun Cakung, KCI Koordinasi dengan Kemenhub

Megapolitan
Pengurus PAN Sambangi Kantor Golkar Bogor, Sinyal Pasangan Dedie-Rusli pada Pilkada 2024?

Pengurus PAN Sambangi Kantor Golkar Bogor, Sinyal Pasangan Dedie-Rusli pada Pilkada 2024?

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com