Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/10/2014, 16:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Nada suara Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta terdengar meninggi ketika berhadapan dengan perwakilan Forum Buruh DKI Jakarta yang diterimanya di Balaikota DKI Jakarta.

Pada pertemuan yang berlangsung pada Kamis (23/10/2014) lalu, pria yang akrab disapa Ahok itu terlihat berkali-kali kesal dengan protes perwakilan buruh. Misalnya, soal komponen kebutuhan hidup layak (KHL) DKI Jakarta yang lebih rendah daripada Kabupaten Tangerang.

"Persoalan mengatakan bahwa KHL Tangerang Selatan lebih mahal dan Jakarta harus lebih mahal, tidak. Masih berdebat," kata pria yang akrab disapa Ahok itu kepada perwakilan buruh.

"Jadi tidak bisa mengatakan survei KHL di Tangerang lebih tinggi, lalu di DKI salah, belum tentu. Saya bisa tanya, orang miskinnya beli di gerobak dorong, yang beli di Gading Serpong, pasar basah, di perumahan yang sedang berkembang," tutur Basuki dengan nada meninggi.

Basuki menegaskan bahwa dirinya tidak suka digertak dengan hal semacam itu. Jika ada perbedaan KHL, kata dia, yang harusnya ditanya oleh buruh adalah BPS. Sebab, BPS-lah yang melakukan survei KHL.

"Saya tahu psikologis kalian, kenapa harus tekan Jakarta? Karena supaya yang lain ikut. Itu sebetulnya. Tapi bagi saya, kalau surveinya enggak bener, saya benerin," kata dia.

Basuki menegaskan, metode penghitungan KHL di DKI berbeda dengan Tangerang, yakni memakai sistem rata-rata. Misalnya, soal daging. Dalam item KHL daging DKI Jakarta dihitung atas dasar rata-rata harga daging sapi dan daging ayam sebesar Rp 47.000 per bulan. Sementara di Tangerang, item daging hanya dihitung daging sapi senilai Rp 100.000 per bulan.

"Enggak mau daging dirata-ratain? Lagian emang kamu mau makan daging sapi doang? Ya enggak kan, mesti fair dong. Kebutuhan protein hewani itu kan bisa ayam bisa sapi, jadi diambil rata-rata," tutur dia.

Menurut Basuki, jika petugas BPS mengaku bahwa KHL di DKI lebih rendah dari Kabupaten Tangerang karena pejabatnya menyogok, Basuki menegaskan tidak akan segan-segan memecat orang tersebut. Untuk itu, dia setuju jika KHL di DKI kembali dihitung ulang.

Sebelumnya, para buruh menuntut agar UMP DKI Jakarta 2015 mencapai Rp 3,1 juta. Buruh juga menuding ada permainan BPS terkait penghitungan komponen KHL.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Dinas LH DKI Imbau Warga Terapkan Konsep 'Green Ramadhan' demi Lestarikan Lingkungan

Dinas LH DKI Imbau Warga Terapkan Konsep "Green Ramadhan" demi Lestarikan Lingkungan

Megapolitan
Tarif Tol Jakarta-Cirebon untuk Mudik Lebaran 2024

Tarif Tol Jakarta-Cirebon untuk Mudik Lebaran 2024

Megapolitan
Brankas Beserta Isinya Dirampok, Warga Ciracas Kehilangan BPKB hingga Logam Mulia

Brankas Beserta Isinya Dirampok, Warga Ciracas Kehilangan BPKB hingga Logam Mulia

Megapolitan
JPO Depan Kampus Trisakti Rusak, Pengamat: Merusak Budaya Berjalan Kaki

JPO Depan Kampus Trisakti Rusak, Pengamat: Merusak Budaya Berjalan Kaki

Megapolitan
JPO Depan Kampus Trisakti Sempat Bolong, Pengamat: Mengabaikan Prinsip Memanusiakan Pejalan Kaki

JPO Depan Kampus Trisakti Sempat Bolong, Pengamat: Mengabaikan Prinsip Memanusiakan Pejalan Kaki

Megapolitan
Rumah Mewah di Ciracas Dibobol Maling, Isi Brankas Senilai Rp 150 Juta Raib

Rumah Mewah di Ciracas Dibobol Maling, Isi Brankas Senilai Rp 150 Juta Raib

Megapolitan
Jadwal Mundur, Uji Coba Lima Angkot Listrik di Bogor Dimulai Awal April

Jadwal Mundur, Uji Coba Lima Angkot Listrik di Bogor Dimulai Awal April

Megapolitan
Rumah Kos di Jagakarsa Jadi Tempat Produksi Tembakau Sintetis Selama 3 Bulan

Rumah Kos di Jagakarsa Jadi Tempat Produksi Tembakau Sintetis Selama 3 Bulan

Megapolitan
Meski Jadi Korban Main Hakim Sendiri, Pengemudi Ford Ecosport yang Mabuk Tetap Ditilang

Meski Jadi Korban Main Hakim Sendiri, Pengemudi Ford Ecosport yang Mabuk Tetap Ditilang

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Tangerang Hari Ini, 18 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Tangerang Hari Ini, 18 Maret 2024

Megapolitan
Paling Banyak karena Tak Pakai Sabuk, 14.510 Pengendara Ditilang Selama Operasi Keselamatan Jaya 2024

Paling Banyak karena Tak Pakai Sabuk, 14.510 Pengendara Ditilang Selama Operasi Keselamatan Jaya 2024

Megapolitan
Tarif Tol Jakarta-Pemalang untuk Mudik 2024

Tarif Tol Jakarta-Pemalang untuk Mudik 2024

Megapolitan
Kasus Meterai Palsu Ratusan Juta Rupiah di Bekasi, Bagaimana Cara Membedakan Asli dan Palsu?

Kasus Meterai Palsu Ratusan Juta Rupiah di Bekasi, Bagaimana Cara Membedakan Asli dan Palsu?

Megapolitan
Penggerebekan Tempat Produksi Tembakau Sintetis di Rumah Kos Jagakarsa Berawal dari Pengguna yang Tertangkap

Penggerebekan Tempat Produksi Tembakau Sintetis di Rumah Kos Jagakarsa Berawal dari Pengguna yang Tertangkap

Megapolitan
Gerebek Kos-kosan di Jagakarsa, Polisi Sita 500 Gram Tembakau Sintetis

Gerebek Kos-kosan di Jagakarsa, Polisi Sita 500 Gram Tembakau Sintetis

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com