JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku konsisten memperjuangkan upah buruh yang sesuai. Hanya saja, menurut dia, tuntutan buruh kepada Pemprov DKI semakin lama semakin melonjak. Ia pun menceritakan bagaimana kisahnya memperjuangkan upah buruh hingga dimarahi oleh Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi.
"Ingat enggak dulu waktu tahun 2012, penetapan UMP (upah minimum provinsi) 2013, kami naikkan nilainya sampai 43 persen, mereka (buruh) memuji-muji kami. Sampai-sampai Sofjan Wanandi marah sama saya datang ke kantor (Balai Kota) dan mengancam mau menutup pabrik," cerita Basuki, Selasa (4/11/2014).
Besaran nilai UMP 2013 adalah Rp 2.200.000 atau naik sekitar 43,8 persen dari UMP DKI 2012, yakni sebesar Rp 1.529.150. Saat itu, Basuki selalu menerima kehadiran buruh yang melakukan aksi unjuk rasa di Balai Kota.
Selain itu, Basuki juga ikut turun ke dalam aksi dan menyuarakan janji-janjinya di hadapan buruh. Kendati demikian, pria yang akrab disapa Ahok itu mengakui, peningkatan UMP hingga 43,8 persen saat itu bukan karena ia tertekan atas desakan buruh. Hanya, nilai UMP selama 5 tahun atau pada periode Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo tidak pernah mengalami peningkatan.
"Lima tahun kalian (buruh) dizalimi, nilai UMP selalu di bawah KHL, ya saya tidak terima. Saya ingat pas saya marah-marah ke Apindo, saya bilang, 'Kamu kira buruh itu budak, digaji di bawah KHL. Saya bilang tutup saja semua perusahaan daripada terjadi perbudakan'. Wah pas itu, buruh teriak-teriak senang membela saya, dan bos-bos memaki-maki saya," ujar Basuki.
Masuk tahun 2013, survei menunjukkan bahwa KHL hanya mengalami sedikit peningkatan. UMP DKI 2014 senilai Rp 2.441.301,74, naik sekitar 6 persen dari UMP DKI 2013 sebesar Rp 2.216.243,68. Nilai peningkatan yang hanya kecil itu membuat buruh geram. Hampir setiap hari, buruh melakukan aksi unjuk rasa di halaman Balai Kota DKI Jakarta. Bahkan, beberapa di antara mereka menuding Joko Widodo-Basuki sebagai Raja Upah Murah dan Gubernur Topeng Monyet. Basuki pun kesal saat buruh melakukan aksi ke Balai Kota dengan membawa keranda jenazah dan memasang foto dia bersama Jokowi di dalamnya.
Pada tahun 2014, buruh kembali melakukan aksi unjuk rasa di halaman Balai Kota. Mereka menuntut Basuki memenuhi UMP hingga Rp 3,7 juta. Basuki pun kembali menerima perwakilan buruh untuk berdiskusi dengannya. Saat bertemu, buruh meminta pemerintah menambah kebutuhan air minum. Basuki pun menyanggupinya. Namun, buruh sempat kecewa dengan isi komponen mereka. Sebab, buruh menilai bahwa KHL mereka turun karena hanya mendapatkan buah berupa pepaya dan pisang.
"Eh, mereka enggak mau ada buah-buahannya pepaya sama pisang, ya gue marah-marah. Dia bilang gara-gara buahnya pepaya sama pisang, jadi murah nilai komponen mereka, kan kurang ajar kayak gitu," kata Basuki.
Oleh karena itu, sebagai pemerintah, Basuki bakal berupaya bertindak seadil mungkin. Ia berharap tidak ada perusahaan yang bangkrut dan tidak ada perbudakan di Jakarta. Pemerintah berkewajiban memberi jaminan pendidikan, kesehatan, serta hidup layak kepada warganya. Pemprov DKI memberi buruh Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS), dan unit rusunawa.
Untuk jaminan transportasi, Basuki berjanji bakal terus memperbanyak unit transportasi massal dengan sistem pembayaran e-money. "Kalau (buruh) masih kurang ajar juga ya (perusahaan) pecat saja semua, masih banyak (buruh) yang mau kerja, kok. Makanya, saya bilang enggak usah ribut-ribut. Kalau perusahaan tidak bisa membayar sesuai KHL yang kami tetapkan, ya tutup saja dan pindah ke luar kota, mau saya ubah peruntukannya jadi hotel dan mal," pungkas dia.
Adapun survei KHL yang ditetapkan untuk bulan Oktober menunjukkan angka Rp 2.448.000. Besaran KHL itu akan menentukan besaran UMP DKI 2015 mendatang. Basuki memprediksi, nilai UMP DKI 2015 mengalami sedikit peningkatan dari KHL, yakni sekitar Rp 2,7 juta.
Terkini Lainnya
Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet
Terpopuler
Now Trending
