Ahok: Dari Dulu di DKI Sudah Sering Ada Anggaran "Siluman"

Ahok kesal karena masih banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berani "bermain" dengan anggaran.

"Kalau (pejabat) dipecat sudah kami lakukan. Di DKI dari dulu sudah sering terjadi temuan anggaran siluman seperti ini, diharapkan 2015 e-budgeting sudah berfungsi optimal dan tidak ada lagi kegiatan fiktif ini," kata Ahok, di Balaikota, Kamis (6/11/2014).

Atas temuan anggaran siluman ini, Ahok menyerahkan kepada aparat hukum, apakah anggaran siluman ini sudah berpotensi mengalami kerugian negara atau tidak. Menurut Ahok, SKPD masih melakukan perlawanan karena tidak mau menggunakan e-budgeting.

Selain itu, lanjut dia, beberapa SKPD juga menolak menyerahkan lelang tender ke ULP (Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa) DKI dan e-catalog LKKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).

"Banyak juga tiba-tiba hibah bantuan sosial yang tidak ada pengajuan proposalnya kepada kami, tiba-tiba muncul di APBD. Tapi, kalau sudah pakai e-budgeting, semua permasalahan ini bisa diselesaikan," kata Ahok.

Sekadar informasi, sebelumnya, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI menemukan banyaknya anggaran siluman di Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI dan Dinas Kesehatan DKI, baik pada APBD 2013 maupun tahun anggaran 2014.

Total anggaran siluman yang ditemukan di Dinas PU DKI mencapai Rp 3,518 triliun pada APBD 2014 dengan 252 kegiatan fiktif.

Kegiatan fiktif Dinas PU DKI pada APBD 2014 itu meningkat dari kegiatan fiktif yang juga ditemukan pada APBD 2013. Anggaran siluman Dinas PU DKI pada APBD 2013 mencapai Rp 1,226 triliun dengan 128 kegiatan fiktif.

Kemudian, BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta juga menemukan anggaran siluman di Dinas Kesehatan DKI. Ada sekitar 34 kegiatan fiktif dengan jumlah anggaran siluman sebesar Rp 33,442 miliar.

Anggaran siluman juga ditemukan di Dinas Kesehatan DKI pada APBD 2013 mencapai Rp 210,801 miliar dengan 58 kegiatan fiktif.

Kepala BPKP DKI Jakarta Bonny Anang Dwijanto menjelaskan, agar hal ini tidak terulang kembali dalam penyusunan dan penetapan APBD DKI tahun mendatang, ia menegaskan Pemprov DKI untuk segera mengoptimalkan penerapan e-budgeting. Dengan demikian, ia berharap keberadaan anggaran siluman dalam kegiatan fiktif itu segera dihilangkan.

"Proses penyusunan hingga penetapan APBD dan APBD Perubahan itu sangat rawan berpotensi (korupsi). Meski (anggaran) sudah disahkan, sering kali tiba-tiba muncul anggaran (siluman) di dalamnya, semoga e-budgeting menjadi jalan keluar penyelesaian permasalahan ini," kata Bonny.