Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, saat ini setiap SKPD banyak yang membuat program di dalam APBD untuk "jalan-jalan" ke luar negeri dengan dalih promosi Jakarta.
"Enggak boleh lagi Dinas Pariwisata promosi (ke luar negeri). Dinas UMKM promosi (ke luar negeri) juga. Itu cuma promosi-promosi ngabisin duit enggak karuan. Kabid Pariwisata (Disparbud DKI) sampai enggak pulang dari luar negeri, keliling terus," kata Ahok di Balaikota, Senin (10/11/2014).
Menurut dia, promosi ini lebih baik dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi internet, termasuk dengan jejaring sosial. Jika Pemprov DKI serius dalam melakukan pembenahan infrastruktur DKI, Jakarta akan lebih baik kembali tanpa harus promosi ke luar negeri.
Warga Ibu Kota pun akan mengetahui kelebihan Jakarta melalui media "mouth to mouth". "Sekarang zaman itu sudah berubah. Zaman dulu, kamu mau orang Taiwan datang ke Jakarta, kami kirim tim dan membuat acara di sana. Kalau sekarang anak-anak muda mau jalan ke mana-mana, langsung masuk ke Google dan cari-cari hotel, tempat wisata," kata Ahok.
"Makanya, bangun dong keunggulan komparatif yang baik, di internet juga. Bukan pergi-pergi promosi ngabisin duit yang enggak ada efek baik buat orang banyak," lanjut dia.
Oleh karena itu, ia akan mencoret anggaran "jalan-jalan" berdalih promosi ke luar negeri itu. Melalui e-budgeting, Ahok meyakini tidak akan ada lagi hal "pemborosan anggaran" seperti ini dan kegiatan itu langsung terkunci.
Pihaknya pun telah meminta Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI, Bappeda, dan Sekda untuk mengunci pos anggaran itu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.