Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suryadharma Ali Laporkan Romahurmuziy dan Emron Pangkapi ke Mabes Polri

Kompas.com - 13/11/2014, 14:54 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Suryadharma Ali, melaporkan Romahurmuziy dan Emron Pangkapi ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Pelaporan tersebut terkait penyalahgunaan foto dirinya yang dipasang pada Muktamar VIII PPP pada 15 Oktober hingga 18 Oktober 2014.

"Saya di sini melaporkan pencemaran nama baik dan penggunaan foto tanpa izin yang dilakukan oleh Romahurmuziy dan Emron Pangkapi yang mereka pergunakan pada muktamar tidak sah yang dilaksanakan di Surabaya," ujar Suryadharma seusai melakukan pelaporan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (13/11/2014).

Suryadharma mengatakan, foto-foto dia yang dipasang dalam Muktamar PPP di Surabaya seakan-akan menunjukkan bahwa dia menyetujui penyelenggaraan muktamar tersebut. Padahal, dia sendiri sudah memiliki rencana menggelar muktamar pada 23 Oktober 2014 di Jakarta.

Penggunaan foto tersebut, menurut Suryadhama, telah mencemarkan nama baiknya. Romahurmuziy bersama Emron Pangkapi dianggap bertanggung jawab karena mereka sebagai panitia pelaksana penyelenggaraan Muktamar VIII PPP di Surabaya.

"Penggunaan foto itu tanpa seizin saya, tanpa sepengetahuan saya. Foto-foto itu ditaruh di jalan-jalan, di acara muktamar. Memanipulasi publik bahwa muktamar itu dilaksanakan oleh SDA," ucap dia.

SDA menambahkan, sebenarnya dia sudah ingin melaporkan kasus ini pada tanggal 29 Oktober 2014. Namun, karena pada 28 Oktober 2014, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan bahwa kepengurusan yang sah adalah kepengurusan PPP versi Romahurmuzziy, maka dia menunda pelaporan tersebut.

"Laporan saya tunda, saya fokus laporkan gugatan SK Menkumham ke PTUN," ucap Suryadharma.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com