Ahok Batalkan Rencana Jokowi Bangun Bunker

Rencana pembangunan bunker itu diungkapkan Jokowi saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta dan menerima kunjungan mantan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, di Balaikota, medio Agustus 2013 lalu.

"Kami akan minta ke Kementerian Pertahanan untuk tidak perlu terlalu ngotot bangun terowongan pertahanan di (bawah tanah) Monas," kata Basuki, di Balaikota, Senin (17/11/2014).

Menurut Basuki, ruang bawah tanah Monas itu akan diprioritaskan untuk pameran produk kreatif, lokasi penampungan pedagang kaki lima (PKL), lahan parkir, serta pembangunan hotel. Untuk merealisasikan rencananya itu, Basuki mengaku bakal merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 167 Tahun 2012 tentang pemanfaatan ruang bawah tanah dan udara.

Di dalam Pergub yang lama, kata Basuki, ada aturan hanya dapat memfungsikan lahan sedalam 10 meter dari permukaan tanah. "Kami lihat satu sisi, akan dibangun untuk tempat pameran terlebih dahulu, supaya produk-produk Dekranasda milik DKI itu ada tempat pameran yang permanen. Nah, itu tempatnya di bawah Monas," kata Basuki.

Pembangunan bunker pertahanan ruang bawah tanah Monas itu sebagai penyelarasan strategi pertahanan dan pembangunan kota oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pertahanan. Saat itu, Jokowi menyebutkan kalau penyelarasan fungsi pertahanan dalam pembangunan akan tertuang dalam infrastruktur Ibu Kota. Misalnya, jalan tol digunakan landasan pesawat tempur, di sejumlah rumah susun sewa yang memiliki fungsi keselamatan warga dan lain-lain.

Kemudian, Sjafrie mengatakan, perlu ada akses di Ibu Kota agar peralatan militer bisa difasilitasi di dalam penataan tata ruang pertahanan di Jakarta. Menurut Sjafrie, atas konsultasinya dengan Jokowi, program penyelarasan tersebut akan dimulai pada 2014. Ia meminta agar seluruh masyarakat mendukung program itu.