Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga BBM Naik, Kenaikan UMP Jadi Sama Saja Bohong

Kompas.com - 18/11/2014, 09:03 WIB
Adysta Pravitra Restu

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Buruh seluruh Indonesia menyatakan diri menolak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang diumumkan pemerintah pada Senin (17/11/2014) malam. Sebab, lebih dari 86 juta orang pengguna sepeda motor, termasuk kaum buruh, menggantungkan nasib dari subsidi harga BBM.

"Jadi tidak benar kalau subsidi harga BBM hanya dinikmati oleh orang kaya," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kepada Kompas.com, Selasa (18/11/2014) pagi.

Ia menyatakan, kenaikkan harga BBM sebesar Rp 2.000 per liter juga akan mengakibatkan daya beli buruh turun 50 persen. Kenaikan itu juga berdampak pada peningkatan biaya hidup sewa rumah, transportasi, serta biaya makan para buruh. Sedangkan pengusaha, lanjut dia, dengan kenaikan harga BBM, justru mendapatkan keuntungan infrastruktur dan profit pengusaha tidak berkurang karena menaikkan harga jual barang.

Dia juga mengaku heran, pada saat harga minyak dunia 80 dollar AS per barrel, tetapi harga BBM di Indonesia dinaikkan. Padahal, APBN 2014/2015 menggunakan 105 dollar AS per barrel untuk subsidi BBM. Hal itu, kata Iqbal, menandakan ada kelebihan dana subsidi di dalam APBN.

Dia juga menyebut tidak ada hubungan antara "Kartu Sakti" Jokowi, seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera, dengan pengalihan subsidi BBM. "Itu kan menggunakan anggaran lama yang dulu bernama JKN, BSM, KPS, dan buruh tidak ada satu pun yang menerima kartu-kartu tersebut. Bahkan, buruh ikut membayar untuk JKN atau KIS," lanjut dia.

Tak hanya itu, ia menilai kenaikan BBM di mata buruh diperparah dangan nilai kenaikan upah minimum provinsi dan kota yang terlalu kecil. Menurut dia, salah satu UMP terendah adalah UMP DKI Jakarta yang hanya senilai Rp 2,7 juta.

"Kenaikan UMP itu menjadi sama saja bohong, sia-sia dengan kenaikan harga BBM," ungkapnya.

Maka dari itu, untuk menolak kenaikan harga BBM itu, buruh mengancam akan mempersiapkan aksi besar-besaran di 20 provinsi dan 150 kabupaten/kota. Dalam aksi itu, mereka akan meminta semua gubernur mengubah nilai UMP/UMK lebih tinggi lagi dari dampak kenaikan harga BBM tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com